PRABUMULIH, JURNAL SUMATRA – Walikota Prabumulih, H. Arlan, bersama Ketua DPRD H. Deni Victoria, SH., M.Si, dan Sekretaris Daerah H. Elman, ST., MM, menghadiri video conference (vidcon) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat serta seluruh kepala daerah se-Indonesia. Vidcon ini membahas peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Inspektorat lantai 7 Pemerintah Kota Prabumulih ini dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya. IPKD MCP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Vidcon ini juga dihadiri oleh Inspektur Kota Prabumulih, Sekwan, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Prabumulih, termasuk BKPSDM, BAPPEDA, BPKAD, Diskominfo, PUPR, PERKIM, UKPBJ, DPMTSP, Disdikbud, Dinkes, RSUD, Sat Pol PP, Bapenda, DLH, Disperindag, Dishub, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinsos, BPBD, serta Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Prabumulih menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks pencegahan korupsi dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik,” ujar H. Arlan.
Melalui IPKD MCP 2025, lanjutnya, diharapkan seluruh daerah, termasuk Kota Prabumulih, dapat terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi serta membangun pemerintahan yang lebih efektif dan bersih demi kesejahteraan masyarakat. (HER)
Komentar