LAHAT, JURNAL SUMATRA – Ribuan massa yang tergabung dalam forum honorer Kabupaten Lahat, menggeruduk kantor Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat. Pada Senin (13/1/2025) pagi.
Aksi demo digelar ini, bentuk protes dari ribuan massa tersebut, terkait status R3 dan R2 yang dinyatakan tidak lulus tes seleksi calon anggota PPPK 2024.
Demo diawali dengan mendatangi kantor Bupati dan diterima Pj. Bupati Lahat yang diwakili Asisten I, Kadis Kominfo dan Pejabat lainnya.
Usai diterima tuntutan, massa langsung mendatangi kantor DPRD Lahat dan diterima anggota DPRD Lahat, Makmun SH, Nopran Marjani S.Pd, dan anggota DPRD Lahat lainnya.
Namun sebelum diterima, dalam orasinya para pendemo sampaikan 11 tuntutan baik ke Bupati Lahat maupun ke DPRD Kabupaten Lahat yakni:
- Pemerintah daerah dapat segera mengangkat kami menjadi ASN PPPK.
- Mendesak secepatnya pemerintah daerah mengajukan formasi di setiap instansi ke pemerintah pusat agar supaya kami bisa di akomodir dan cepat terealisasi pengangkatan sebagai ASN PPPK.
- Mendesak pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk mengevalusi ulang sistem penerimaan ASN PPPK yang saat ini, supaya kami honorer yang sudah bertahun-tahun, bahkan, ada diatas 20 (dua puluh tahun) untuk segera diangkat secepatnya sesuai janji pemerintah pusat, akan mengangkat semua honorer yang telah lama mengabdi kepada negara.
- Mendesak pemerintah menghilangkan sistem peringkat dalam tes PPPK mengingat banyaknya honorer usianya sudah lanjut. Dan, tidak memungkinkan lagi untuk ikut seleksi yang sangat super ketat. Kami yang usia diatas 50 tidak mungkin bisa maksimal.
- Mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk mengusut tuntas para honorer ‘Siluman’, sudah tidak honor lagi, sudah tidak memenuhi syarat, tapi tiba tiba bisa ikut tes dan dinyatakan lulus. Inilah penyebab berkurangnya kuota kesempatan kami di angkat PPPK.
- Mendesak pemerintah daerah agar di setiap instansi menerima calon PPPK mengutamakan honorer yang bekerja di tempat asalnya terlebih dahulu, atau di tempat masing masing honor jangan diisi oleh orang luar instansi lain, kecuali kuota pelamarnya masih kurang.
- Menagih janji pemerintah pusat yang selama ini memberikan ‘angin segar’ kepada para honorer di Indonesia akan di angkat ASN dan PPPK.
- Mendesak pemerintah agar para honorer yang belum atau di nyatakan tidak lolos, dengan istilah katagori R3 dan R2, atau belum dapat formasi agar diberikan honor dan hak yang sama dengan PPPK yang baru diangkat.
- Mendesak dan segera secepatnya memberikan kepastian hukum status kepada kami para honorer yang dinyatakan lolos (R3-R2) tapi tidak dapat formasi.
- Forum honorer se-Kabupaten Lahat mendesak DPRD Lahat agar dapat segera rapat dengar pendapat (RDP) ke pemerintah Lahat, bersama forum honorer Kabupaten Lahat.
- Meminta kepada Pemkab Lahat terkait transparansi mekanisme pengangkatan honorer PPPK dan lainnya.
“Alhamdulillah, dari aksi digelar hari ini membawa lampu hijau, pihak Pemkab berjanji akan membawa persoalan serta 11 keinginan massa ke Pemerintah Pusat,” ujar Ketua forum honorer, Fauzi Anwar didampingi Wakil Ketua, Tirta.
Komentar