LAHAT, JURNAL SUMATRA – Jilid II, aksi damai yang dilakukan puluhan warga yang tergabung dalam Front Pemuda Lahat (FPL) kembali mendatangi Kantor Bupati Lahat, Rabu (6/11/2024).
Aksi kali ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya, dilakukan pada Selasa (5/11/2024), bahkan 50 orang peserta unjuk rasa (Unras) nekad bermalam di dalam tenda di depan Kantor Bupati Lahat, meskipun diguyur hujan cukup deras.
Aksi jilid II ini, sama seperti sebelumnya massa FPL mempertanyakan terkait 4 orang Kepala Dinas dan 1 pejabat administrator yang saat ini terombang-ambing alias ‘bangku panjang’.
Kali ini aksi juga dilakukan pengamanan oleh personel TNI-POLRI, dan Satpol PP Pemkab Lahat, Selama proses demo digelar oleh Front Pemuda Lahat.
Hendro Juniarto selaku koordinator aksi mengatakan, aksi hari ini merupakan lanjutan dari hari sebelumnya, dan akan terus dilakukan oleh FPL dengan jumlah massa lebih besar.
“Jika Pj. Bupati Lahat tidak menemui massa FPL, maka kami pun tidak akan beranjak dari Kantor Pemkab (Bupati -red) Lahat. Malam ini kami pastikan tidur dalam tenda disini,” ungkap Hendro.
Semua yang dilakukan ini, kata Hendro sebagai bentuk komitmen FPL dalam menyikapi persoalan yang terjadi akhir-akhir ini di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lahat.
“Massa lebih besar sudah stanby, bahkan dari berbagai kecamatan telah kita siapkan. Karena, kami telah melakukan pengakomodiran dan konsolidasi, mereka siap turun pada tanggal yang telah kita tentukan,” tambahnya.
Untuk itu, disampaikan Hendro, mohon teman-teman media agar bisa mencatat bahwa perjalanan dinas lengkap dengan akomodasinya berasal dari uang rakyat, dari pembayaran pajak dan sumber-sumber lainnya.
“Kita ketahui bersama, Kabupaten Lahat saat ini sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan diri, dalam menghadapi Pilkada 27 November 2024. Namun, sejumlah persoalan dihadapi Pemkab Lahat tak kunjung selesai, sementara yang ditunjuk, Pj. Bupati Lahat sibuk dengan urusan dinas luar (DL),” terang Hendro lagi.
Diharapkan, sambung Hendro, surat tugas perjalanan dinas Pj. Bupati Lahat harus diperiksa dan dilakukan audit secara menyeluruh apakah terjadi dugaan kebocoran anggaran atau mungkin pula terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
Hendro mengakui, hari ini pihaknya akan kembali melayangkan surat ijin pelaksanaan aksi demo untuk beberapa hari kedepan, sampai Pj. Bupati Lahat mau duduk bersama untuk membahas permasalahan dan mencari solusi jalan keluar, bagaimana langkah konkrit atas surat keputusan terhadap 4 Kepala Dinas dan 1 pejabat administrator yang hingga saat ini tidak ada kejelasan.
Komentar