LAHAT, jurnalsumatra.com – Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan oleh Puluhan kepala desa (Kades) di Kabupaten Lahat ke Batam berlanjut ke Singapore pada tanggal 9 Mei 2024 lalu, menjadi sorotan Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat.
Kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa (ADD) tersebut, harus ada pertanggung jawaban serta hasil kegiatan khusus landasan bimtek yang harus menuju kesana.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat Toto Rosdianto S.Sos, SH mengaku, setelah mendapat informasi terkait kegiatan tersebut, nanti pihaknya akan melakukan pemanggilan dan klarifikasi kepada Penyelenggara atau EO, para Kades, dan Dinas terkait lainnya. Mengingat anggaran yang digunakan memakai ADD, serta apa ada pelanggaran penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian Negara.
“Pasti, nanti itu kita klarifikasi ke penyelenggara, lalu baru dilakukan pendalaman terkait kegiatan bimtek yang dilakukan oleh para kepala desa (Kades) di Kabupaten Lahat ini,” janji Toto Rosdianto.
Sementara, saat diminta pendapat, sebenarnya apa yang menjadikan alasan pihak penyelenggara bimtek tersebut diselenggarakan di Kota Batam lalu melaju ke Singapure dan acuannya seperti apa. Toto Roedianto menyebut, hal tersebut juga yang bakal ditanyakan apa landasannya hingga bimtek bisa diadakan disana.
“Nanti akan kita klarifikasi ke penyelenggara, apa yang menjadi landasan dan argumentasi penyelenggara. Nanti kita dengar apa argumentasi teman-teman Kades dan DPMD Kabupaten Lahat, kita normatif saja,” imbuhnya.
Terpisah, Management Rizki Sejahtera selaku EO bimtek Kades ke Batam, Welmi Syam mengatakan, dari 150 kepala desa (Kades) hanya tinggal 70 Kades yang ikut bimtek ke Batam.
Saat disinggung besarnya dana untuk per kepala desa, ditegaskan Welmi Syam, untuk tahun 2024 ini didominasi ke Batam, perjalanan selama 4 hari 3 malam dengan dana Per Kades sebesar Rp.15 juta rupiah, semuanya disana mulai hotel dan lain-lain.
Namun, dikatakan Welmi Syam, untuk tahun sebelumnya atau 2023, 80 sampai 90 kepala desa (Kades) bimtek ke Lombok.
“Bimtek tersebut, dalam rangka pembangunan dan untuk laporan desa. Dana yang dikeluarkan oleh Kades sebesar Rp.17 juta Per Kades,” ujarnya.
Salah satu peserta yang tak mau namanya disebutkan, menyampaikan adapun materi yang diterima berupa materi kebijakan, pembuatan BUMdes secara garis besarnya supaya tidak terjadinya penyalahgunaan dana desa.
“Narasumber dari Kemendagri, peserta bimtek beberapa Kades dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Lahat. Kalau dak salah kami rombongan berangkat dari Sumsel menuju Batam tanggal 09 Mei 2024, kegiatan tiga hari di Batam ikuti materi,” sampainya.
Komentar