MUBA, Jurnalsumatra.com – Pemerintah Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Forum Perangkat Daerah dengan diikuti perwakilan masing-masing, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muba tahun anggaran 2025.
Acara yang mengambil tema, meningkatkan daya saing daerah didukung SDM yang berkualitas dan pelayanan publik yang bersih, itupun berlangsung di Ruang Rapat Virtual Room Dinas kominfo Muba, dipimpin oleh Kepala Dinas kominfo Muba yang diwakili Sekretaris Dinas kominfo Muba Hj Nurzahrawati SPd MT, Selasa (27/2/2024).
Nurzahrawati, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, perlu segera dilakukan penyusunan RKPD Kabupaten Muba tahun 2025.
“Pada tahun 2025 Diskominfo Muba menyusun rencana kerja yang terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Adapun 5 program tersebut yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi,” bebernya.
Sekretaris Diskominfo juga mengatakan, Diskominfo Muba telah menyusun rencana kerja tahun 2025 untuk mencapai target indikator sasaran tersebut, diharapkan kepada bidang mitra IPW Bappeda untuk menyetujui usulan rancangan awal Diskominfo.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Muba diwakili Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Ir Amrah Syarif ST MT membahas tujuan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah dan Program prioritas daerah yang meliputi, Peningkatan pelayanan public berbasis digital, Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, Peningkatan manajemen kerja ASN dam Peningkatan Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. (Rafik Elyas/ril)
Komentar