Lahat, jurnalsumatra.com – Ratusan massa demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Organisasi Ke-Pemudaan (OKP) Bersatu Peduli Rakyat di Kabupaten Lahat mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Lahat, TNI dan Sat-Pol PP saat menyampaikan orasi pada Selasa (16/5/2023) di Jalan Protokol H. Burlian depan Kantor DPRD Lahat.
Unjuk rasa (Unras) massa dari GMNI, Sapma, Pemuda Muhamadiyah dan HMI Cabang Lahat yang dimulai pada pukul 09.45 ini, guna menyampaikan aspirasi terkait berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Lahat lebih kurang lima tahun ke belakang semasa kepemimpinan Cik Ujang – Haryanto (Cahaya).
Terpantau di lokasi, aksi yang memberikan Raport Merah pada Bupati Lahat ini, seyogyanya digelar di halaman Kantor Bupati, namun karena rapatnya barisan blokade petugas yang menggunakan peralatan lengkap, maka demonstrasi hanya digelar di ruas jalan, tepatnya di jalan depan Kantor DPRD Lahat. Kendati demikian, aksi tetap dilanjutkan dengan membacakan tuntutan untuk didengar oleh Bupati Lahat. Adapun tuntutan massa tersebut di antaranya, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lahat yang masih jauh dari kata selesai, batu-bara meningkat namun akses jalan banyak yang rusak, tingginya tingkat gangguan kesehatan akibat debu hitam batu-bara.
Kemudian realisasi dana CSR tidak transparan, janji adakan Kampus Negeri di Lahat tidak terbukti, Dana Desa (DD) mulai dari 500 juta – 2 M tak pernah terlihat. “Serta Aspirasi titipan masyarakat, jalan transmigrasi Tans SP 6, 3, 4, 5, 7 dan 8 palmbaja seperti kubangan kerbau, pengelolaan pendapatan asli daerah yang banyak bocor-contoh retribusi parkir, retribusi rumah makan, retribusi hotel dan BPHTB Tahun 2013 dulu retribusi parkir itu 500 (Lima Ratus) juta, kabarnya sekarang cuma 150 (Seratus Lima Puluh) juta, ini tahub 2023, 10 tahun selisih, berani transparan. Lalu harga air PAM Lahat termahal di Sumsel, tahun 2022 naik 100% padahal kaffah resmi menunda kebaikan,” tegas Ahmad Ferli, selaku Ketua GMNI dalam orasinya.
Sementara Sundan sebagai Ketua Gemapala menyebut bahwa mereka berdemo hari ini sengaja memberikan Raport Merah pada kepemimpinam Bupati Lahat saat ini. Menurut dia, penyelengaraan sistem pendidikan yang menempatkan pelajar hanya sebagai objek dari kepentingan kekuasaan yang berdampak pada kualitas mutu pendidikan yang rendah.
“Selain itu, carut marutnya pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih pro terhadap oligarki yang berdampak pada kesewenang-wenangan pengusaha terhadap hak-hak hidup sehat masyarakat sekitar tambang, dipengaruh dengan pengelolaan dana CSR yang syarat dalam kepentingan penguasa”, ungkapnya dengan lugas di hadapan massa dan petugas.
Komentar