Muratara, jurnalsumatra.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) awal tahun bersama Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) H Devi Suhartoni.Jum’at (20/01/2023). Acara yang berlangsung di gedung Aula Siti Rahma Kecamatan Rupit.dihadiri Bupati Muratara, Kadis DPMD-P3A, Camat Se-Kabupaten Muratara dan anggota BPD Se-Kabupaten Muratara.
Dalam agenda Rakor tersebut bupati sebut beberapa poin yang perlu di catet oleh anggota BPD. pertama tentang sinergitas anggota BPD dan kedua selalu Kordinas dengan Kades tentang kemajuan Desa apa saja yang akan di bangun. Dikatakan nya jika kepala Desa tidak boleh bekerja sendiri sendiri harus libatkan seluruh elemen yang ada di Desa terutama anggota BPD.
“Saya minta kepada Kades tidak boleh bekerja sendiri dalam membangun Desa. selalu libatkan elemen masyarakat dan anggota BPD yang ada di desa nya, jangan begomok gomok apalagi dalam membangun Desa menggunakan Anggaran Dana Desa”.Ujar Bupati. Kemudian Bupati juga berpesan kepada BPD agar bisa bekerja sesuai tupoksinya, sebab di tahun 2023 ini anggran Dana Desa sudah di naikan menjadi 100 persen. ” Saya meminta kepada Anggota BPD supaya bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa. kemudian ajak kepala Desa nya berdiskusi untuk kemajuan Desa sebab anggaran Dana Desa tahun 2023 ini sudah mencapai 100 persen”.pesannya.
Tambah Bupati, kalau ada temuan dilapangan terkait pengggunaan ADD dan DD laporkan secara administrasi yang berlaku dan ledearsip jangan cuma bisa berbicara saja tanpa ada pergerakan. “Jika ada temuan silahkan laporkan secara administrasi dan profesional jangan cuma bisa bicara di warung kopi saja “.Tutup Bupati.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) Muratara H Gusti Rohmani menjelaskan jika Rakor bersama Bupati difokuskan kepada Fungsi dan jabatan anggota BPD yang ada di Kabupaten Muratara. ” Tadi Pak Bupati mengatakan jika selama ini anggota BPD dan Kades banyak yang tidak singkron maka dia meminta kedapanya agar bisa kompak dalam membangun Desa nya masing masing “. Jelas Kadis.
Kemudian juga Kadis mengatakan jika peran BPD itu sangat besar terhadap pembangunan Desa, mengapa, karena salah satu tugas mereka sebagai fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. ” Salah satu tugas BPD itu adalah sebagai pengawas Desa, apa saja yang akan di bangun di Desa, tentunya mereka harus di libatkan jangan di tinggalkan ” Ucap Kadis
Tambah Kadis, kalau di tahun 2022 anggota BPD masi banyak yang tidak proaktif terhadap Desa nya, itu bisa dimaklumi sebab anggaran mereka kecil. oleh sebab itu di tahun 2023 ini tadi pak sudah menjelaskan jika ada kenaikan terhadap anggaran DD menjadi 100 persen, otomatis gaji dan tunjangan anggota BPD juga ikut naik, tidak ada lagi alasan tidak punya anggaran.
Komentar