“Areal SIUP PT BMS berada dilahan milik TNI hal ini lah yang menjadi kendala dilapangan, apalagi saat diajak berkomunikasi yang datang selalu perwakilan perusahaan bukan orang yang bisa mengambil keputusan,” ujar Mirza. Hal senada juga disampaikan Kepala DLH Kabupaten Lahat Drs.H. Agus Salman mengatakan, permasalahan yang ada di PT BMS sebelumnya belum ada batasan tuk penggalian didaerah tersebut yakni perjanjian RT/RW, sehingga saat diterbitkan izin nya tidak mengalami permasalahan.
Sedangkan, kata Agus Salman, untuk dokumen dimana sebelum beroperasi perusahaan telah melewati kajian di Provinsi dan saat turun ke Pemda telah Clear mengingat izin perusahaan tambang ada di Pemerintah Pusat sehingga daerah mengalami kendala untuk menindak lanjuti.
“Terkait Debu Pemda sudah bertindak dan telah mengeluarkan surat edaran pada tahun 2019 lalu agar perusahaan komitmen mengatasi debu Batubara,” cetusnya. Wakil ketua I DPRD Lahat Gaharu,SE MM mengungkapkan, Pansus dibentuk karena banyaknya permasalahan dimasyarakat untuk itu, antara Legislatif dan Exekutive harus bekerjasama dan tidak bekerja sendirian agar permasalahan yang ada cepat terselesai kan atau minimal ada solusi mengingat yang dirugikan adalah daerah khususnya masyarakat akibat aktivitas perusahaan yang tidak mematuhi aturan.
“Kinerja Pansus Takkan optimal jika bekerja sendiri, apapun Perda yang dibuat untuk masyarakat akan kami kawal namun jika permasalahan yang ada tidak ada solusi maka dari tahun ke tahun hal ini akan terus berkepanjangan,”tuturnya kesal. Sementara, Bupati Lahat Cik Ujang,SH menyampaikan, melihat apa yang disampai kan anggota Pansus dan FKPD terkait intinya sama-sama mengharap kan adanya solusi. Namun, hal ini harus dibahas bersama dengan semua pihak khususnya pemilik perusahaan tambang agar tidak berlarut.
Cik Ujang mengatakan, Pemda Lahat sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tambang dan mengimbau agar setiap akses yang dilalui perusahaan menyediakan mobil Vacum untuk menghisap debu, akan tetapi sampai saat ini tak kunjung terlihat. “Segala upaya telah dilakukan, karenanya dalam waktu dekat akan mengundang semua pihak terkait, guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemkab Lahat akan memfasilitasi dan mencari solusi terbaik jika semuanya kompak untuk kemajuan daerah dan untuk kepentingan masyarakat,” pesan Bupati Lahat. (Din)
Komentar