Ia mengajak agar Pj Kepala Daerah untuk melaksanakan tujuh indikator pembangunan nasional yang masuk dalam RPJMD Daerah masing-masing. Adapun tujuh indikator pembangunan nasional tersebut diantaranya, angka kemiskinan, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi.
“Kemudian, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan angka genio ratio,” urainya. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengajak agar kepada semua Pj Kepala Daerah untuk bersikap netral pada Pilkada dan Pemilu 2024 mendatang. “Kemudian untuk menjadi prioritas dan penting mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 terutama varian baru BA.4 dan BA.5 serta mendorong vaksinasi secara merata di daerah masing-masing,” kata Airlangga.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan Kemendagri memfasilitasi para Penjabat Kepala Daerah agar mendapatkan bekal yang baik untuk menjadi Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. “Oleh sebab itu dalam kesempatan Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah serta Pengarahan dan Pembekalan ini dihadirkan para Menteri dan lembaga penting lainnya untuk memberi pembekalan kepada para Pj Kepala Daerah di Indonesia,” ucap dia.
Dia mengatakan, Pj Kepala Daerah dituntut untuk cakap dan menjadi pelayan masyarakat yang baik. “Untuk itu dalam rangkaian Rakor dan pengarahan ini untuk diikuti dengan baik agar implementasinya baik pula,” pungkasnya. Dalam rangkaian Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah serta Pengarahan dan Pembekalan tersebut diikuti sebanyak 48 Pj Bupati/Walikota dan 5 Pj Gubernur di Indonesia. Serta turut hadir menjadi pemateri diantaranya Menko-Polhukam, Mendagri, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menpan-RB, Ketua KPK RI, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Bappenas. (Rafik Elyas/ril)
Komentar