Perkom Nomor 1 tahun 2022 itu, dapat dikatakan sebagai jalan, bagi siapapun WNI, yang memiliki semangat dalam pemberantasan korupsi untuk bisa bergabung bersama KPK. Aturan itu memungkinkan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki semangat anti-korupsi untuk dapat mengabdikan diri di KPK RI.
Sebagai salah satu institusi negara bidang penegakan hukum, tentu setiap aturan yang dilahirkan oleh KPK pastinya merujuk pada ketentuan yang berlaku. Termasuk salah satunya aspek yang menyangkut tentang status kepegawaian ASN yang bekerja dilingkup KPK.
KPK memiliki kewenangan melahikan Peraturan Komisi (Perkom) yang mengatur tentang prosedur, tata cara dan hal-hal lain tentang rekrutmen pegawai KPK kedepannya. Dan dasar itulah yang kemudian melahirkan Perkom Nomor 1 tahun 2022. Anasir jahat yang dibangun terhadap sosok Firli Bahuri dengan tuduhan bahwa Perkom itu lahir sebagai upaya menghalang-halangi eks pegawai KPK yang tidak lulus TWK, merupakan hal yang tidak beralasan, dan bersifat menyerang kepemimpinan Firli Bahuri di KPK. Toh, dalam setiap kebijakan yang dilahirkan oleh komisioner KPK bersifat kolektif kolegial, karenanya mustahil Perkom 1 tahun 2022 yang dirumuskan KPK diputuskannya sendiri.
Lahirnya Perkom KPK tahun 2022, sebagai bentuk pertangungjawaban KPK untuk patuh dan taat pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dan jika menilik dokumen utuh Perkom Nomor 1 tahun 2022 itu, proses pengundangannya dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM serta tercatat dalam lembar negara. Jadi tentu telah melalui proses dan tahapan harmonisasi yang melibatkan semua unsur kelembagaan negara terkait, seperti Kemenpan RB, Kemenkumham, dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Kita semua percaya, bahwa KPK hari ini telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan revisi UU KPK sama sekali tidak membuat lembaga anti-rasuah itu mandul, dan bahkan lebih bertaji dan bernyali karena telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik bagi kelembagaan KPK sendiri, ataupun bagi personil-personil yang saat ini telah menjadi ASN di KPK. Kita juga sama-sama dapat melihat, kinerja KPK sama sekali tidak terganggu usai proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan bahkan semakin bertaji dengan sejumlah kegiatan penindakan kasus-kasus korupsi di tanah air.(JMSI)
Komentar