RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental
News Feed
Dua Warga Tertimbun Tanah Longsor di Jombang Masih Dicari
Nasional|Kamis, 23 Januari 2025, 14:00
Post Views: 1 Jombang, jurnalsumatra.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang Jawa Timur melakukan pencarian dua warga Dusun Baturejo Desa Baca Selengkapnya
Tim Transisi Sambut Baik Pelantikan Gubernur NTB Terpilih 6 Februari
Nasional|Kamis, 23 Januari 2025, 13:58
Post Views: 1 Mataram, jurnalsumatra.co – Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat terpilih Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda Baca Selengkapnya
RDPU BLUD DPD RI Bahas Pentingnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
Nasional|Rabu, 22 Januari 2025, 15:56
Post Views: 1 JAKARTA, JURNAL SUMATRA – Bertempat di gedung DPD RI, Jalan Mataram, Jakarta. Telah berlangsung Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baca Selengkapnya
Sapi dan Kerbau Terpapar PMK Aman untuk Dikonsumsi
Nasional|Rabu, 22 Januari 2025, 14:40
Post Views: 1 Padang, jurnalsumatra.co – Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Baca Selengkapnya
Per 27 Januari Pemkot Bengkulu Gratiskan BPHTB
Nasional|Rabu, 22 Januari 2025, 14:37
Post Views: 1 Bengkulu, jurnalsumatra.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.Provinsi Bengkulu mencanangkan pelaksanaan program dari pemerintah pusat, yaitu bea perolehan hak atas Baca Selengkapnya
Komentar