“Untuk ‘politik balas budi’ ialah karena yang bersangkutan menjadi pendukung sehingga diangkat tidak sesuai aturan dan seleksi terbuka. Untuk mengisi jabatan kepala dinas, sekda, dan jabatan tinggi harus dilakukan melalui promosi atau melalui rotasi dan mutasi yang dilakukan dengan uji kompetensi,” kata dia.(anjas)
Jangan Lewatkan
News Feed
Pasien positif COVID-19 di Garut selama 2020 capai 3.886 kasus
Post Views: 136 Garut, jurnalsumatra.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut, Jawa Barat mencatat jumlah pasien COVID-19 di wilayah itu Baca Selengkapnya
Sebanyak 5.005 warga Kota Bandung dinyatakan sembuh dari COVID-19
Post Views: 63 Bandung, jurnalsumatra.com – Pusat Informasi COVID-19 Kota Bandung mencatat hingga awal tahun ini, Jumat, 1 Januari 2021, sudah ada Baca Selengkapnya
Satgas COVID-19 Bangka Selatan bendung virus dari transmisi lokal
Post Views: 86 Toboali, Babel, jurnalsumatra.com – Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupaya membendung penyebaran virus Baca Selengkapnya
Dua dinas di Pemkot Tarakan dilebur, ratusan ASN dimutasi
Post Views: 72 Tarakan, jurnalsumatra.com – Sebanyak 534 Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dimutasi dalam rangka penyesuaian organisasi Baca Selengkapnya
Sembuh dan positif COVID-19 di PPU tambah tujuh
Post Views: 91 Penajam, jurnalsumatra.com – Jumlah pasien yang sembuh dan positif Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Baca Selengkapnya
Komentar