“Untuk ‘politik balas budi’ ialah karena yang bersangkutan menjadi pendukung sehingga diangkat tidak sesuai aturan dan seleksi terbuka. Untuk mengisi jabatan kepala dinas, sekda, dan jabatan tinggi harus dilakukan melalui promosi atau melalui rotasi dan mutasi yang dilakukan dengan uji kompetensi,” kata dia.(anjas)
Jangan Lewatkan
News Feed
Polda Sumbar tindaklanjuti Maklumat Kapolri penghentian kegiatan FPI
Post Views: 155 Padang, jurnalsumatra.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menindaklanjuti Maklumat Kapolri terkait penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) Nomor: Baca Selengkapnya
Ketimpangan gender masih terjadi di Kaltim
Post Views: 122 Samarinda, jurnalsumatra.com – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyatakan hingga kini ketimpangan gender di daerah Baca Selengkapnya
Anggota TNI di Rejang Lebong tewas dikeroyok
Post Views: 67 Rejang Lebong, jurnalsumatra.com – Seorang anggota TNI yang bertugas di Yonif 144/Jaya Yudha, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, meninggal Baca Selengkapnya
Hari pertama tahun baru, Merdeka Walk di Medan sepi
Post Views: 170 Medan, jurnalsumatra.com – Hari pertama kegiatan Tahun Baru 2021, Jumat, Merdeka Walk di Jalan Balai Kota Medan Sumatera Utara Baca Selengkapnya
Ikon protokol kesehatan Surabaya beraksi keliling KBS dan mal
Post Views: 81 Surabaya, jurnalsumatra.com – Ikon protokol kesehatan atau yang dikenal new man yang diciptakan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Baca Selengkapnya
Komentar