Jakarta, jurnalsumatra.com – Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Forum Diskusi Publik “Adu Strategi Pemerintah di Layar Kaca” yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika membagikan strategi penyebaran informasi kebencanaan.
Dalam paparannya, Abdul Muhari menjelaskan BNPB merupakan lembaga yang menangani bencana alam dan non alam, dan saat penanganan bencana, BNPB memiliki salah satu peran sebagai pemberi informasi resmi terkait bencana yang terjadi dan menjawab dari informasi hoaks yang beredar.
“BNPB selain menangani bencana alam, juga menangani bencana non alam khususnya pandemi COVID-19 ini,” ujar Abdul Muhari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pria yang akrab disapa Aam tersebut mengatakan ketika bencana terjadi, informasi harus cepat diberikan dari pihak pemerintah baik pusat maupun daerah dengan tepat waktu sehingga meminimalisir peredaran berita bohong atau hoaks.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan adanya hoaks akan mempersulit upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan bencana.
“Ketika pemberitaan atau informasi yang salah mendominasi, informasi kesiapsiagaan yang pemerintah sampaikan misalkan ketika terjadi gempa, kemudian akan muncul potensi gempa susulan tidak akan sampai ke masyarakat,” imbuhnya.
Pernyataan dari pemerintah harus dilakukan secara berkelanjutan dan selalu diperbaharui dengan cepat, karena kecepatan dalam penyampaian informasi akan menjadi penting dalam penanganan bencana.
BNPB mengeluarkan rilis, klarifikasi dan berita update tentang kondisi kebencanaan yang tepat pada waktunya. Informasi kebencanaan berharga pada waktu yang diperlukan, seperti kapan diperbarui, kapan dirilis sehingga waktu menjadi sangat penting.
Kemudian ia menjelaskan BNPB memiliki jaringan yang luas untuk menyebarkan informasi terkait kebencanaan baik melalui pesan singkat maupun website.
“BNPB memiliki alur dan distribusi berita, berawal data laporan dari Pusdalops BNPB, kemudian dinarasikan dan disebarkan ke seluruh jejaring melalui whatsapp grup yang berisikan 3.000 wartawan dan media sosial BNPB, selanjutnya ada monitoring terkait amplifikasi dan feedbacknya pemberitaannya seperti apa,” tuturnya
Selain itu laman web bnpb.go.id menjadi referensi utama pemberitaan kebencanaan, rilis yang dipublikasi di media juga ditampilkan di laman web, sering terjadi ada kemungkinan pergeseran substansi dan disebar orang yang menerima, sehingga jika ada substansi yang berbeda dapat diklarifikasi melalui website,” tambah Aam.
Komentar