Palu, jurnalsumatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mendesak pemerintah pusat, provinsi dan kota secepatnya memulihkan perekonomian penyintas bencana gempa, tsunami dan likuefaksi tahun 2018 yang hingga kini masih kesulitan secara finansial.
“Kasus COVID-19 di Kota Palu sudah turun dan terkendali sehingga pemerintah pusat terutama kota harus kembali fokus memulihkan perekonomian penyintas,”kata Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Mutmainnah Korona, Selasa.
Akibat pandemi COVID-19 dan tingginya kasus COVID-19 di Palu sejak tahun lalu, penanganan pascabencana di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tersebut berjalan lambat karena pemerintah sibuk dan fokus dengan penangana pandemi.
Dana bantuan dari lembaga kemanusiaan baik dari dalam terutama luar negeri untuk membantu pemulihan penyintas sangat besar berkucuran namun sampai saat ini belum sangat dirasakan.
“Misal penyintas yang kehilangan pekerjaan, usaha atau mata pencaharian lain akibat bencana itu dibantu untuk dipulihkan. Bukan dibiarkan berusaha sendiri,”ujarnya.
Namun yang terjadi saat ini,kata Mutmainnah demikian. Banyak penyintas apalagi yang menjadi kepala keluarga terpaksa berusaha sendiri tanpa bantuan atau pendampingan oleh pemerintah daerah.
“Misal penyintas yang berdagang, itu dibantu dengan modal usaha dan pendampingan. Kemudian dicarikan pembelinya atau pasarnya. Setelah itu dibantu agar pendapatannya dapat meningkat dengan cara diajari memasarkan lewat media sosial. Ini tidak. Mereka berjuang sendiri,”sesalnya.
Selain itu ia mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar dalam memulihkan perekonomian penyintas dan sektor lain di Kota Palu pascabencaan 2018 agar mengacu pada Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana 2018 Sulteng sehingga terarah, terstruktur dan dapat diukur menggunakan rencana induk tersebut.(anjas)
Komentar