Lahat, jurnalsumatra.com – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram belakangan ini terus bergejolak ditengah tengah masyarakat, sehingga, menimbulkan banyak tanggapan miring. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, Sanderson Syafe’i, ST. SH angkat bicara, pangkal permasalahannya ada pada pengawasan distribusi dan tidak transparannya letak pangkalan.
“Pertamina dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat seharusnya melakukan pola pengawasan yang ekstra terhadap distribusinya, dan harus transparan agar masyarakat mudah mengakses lokasi Pangkalan resmi” tegasnya. Dengan adanya transparansi tentunya pengawasan dari Pertamina dan Pemkab Lahat serta melibatkan peran serta masyarakat, dia yakin tidak akan terjadi kelangkaan seperti ini. Karena dia melihat kondisi ini bukan baru kali ini terjadi, melainkan sudah beberapa kali.
Hasil penelusuran YLKI dilapangan, alokasi kuota gas elpiji bersubsidi 3 Kg di Kabupaten Lahat tetap seperti biasa tanpa pengurangan. Tapi nyatanya masih menimbulkan gejolak di masyarakat. Pertamina dan Pemkab Lahat seharusnya turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi.
“Dengan transpara pihak PT Pertamina, kita akan dapat mengetahui secara pasti seperti apa kondisi dilapangan, termasuk tempat tempat pangkalan Resmi ini,” pintak Sanderson, pada Senin (06/09/2021) . Oleh karenanya, Sanderson menyarankan kepada Pertamina agar lebih terbuka kepada Publik mengenai kelangkaan yang saat ini terjadi. Jika, memang ada kebijakan yang mempengaruhi pendistribusian gas ke wilayah kabupaten Lahat dapat disampaikan melalui media.
Seharusnya, berkaca dari carut-marutnya pengelolaan distribusi elpiji subsidi di Kabupaten Lahat yang salah, dimana jadi temuan Tim Internal PT. Pertamina terhadap data Agen dan Pangkalan LPG PSO yang banyak fiktif dengan diterbitkanya sanksi berupa Surat Peringatan dia (SP II) dan pengembalian kerugian negara oleh dua agen nakal beberapa waktu lalu, lanjut Sanderson.
Sanderson melihat selama ini kelangkaan ini disebabkan karena pangkalan atau agen yang lebih mementingkan menjual kepada pengecer ketimbang masyarakat, hal itu diperkuat dengan dugaan jumlah tabung elpiji milik pengecer lebih banyak dari pangkalan resmi. Dan, sebelumnya, kata Sanderson, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Tbk., Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bisnis di Pertamina bakal dijalankan secara digital. Mulai dari dokumen sampai dengan proses transaksi yang dilengkapi dengan tanda tangan digital disampaikan dalam konvensi 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas secara virtual di Jakarta. (Din)
Komentar