Mataram, jurnalsumatra.com – DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah “creative financing” atau pembiayaan kreatif dengan cara mencari suntikan atau meminjam dana melalui pihak lain, guna mengatasi terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 akibat dampak pandemi COVID-19.
“Kami mendorong pemerintah untuk melakukan “creative financing”. Pemprov NTB juga belum pernah melakukan pinjaman daerah, misalkan melalui BUMN yang ditugaskan negara untuk membantu pembiayaan. Kami dorong supaya APBD kita ini sehat dan bisa kembali normal,” kata Ketua Komisi III yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Sambirang Ahmadi, di Mataram, Senin.
Ia menilai, hantaman akibat pandemi COVID19 terbilang sangat terasa dan cukup luar biasa, terutama dari sisi perekonomian daerah. Betapa tidak, APBD NTB mengalami tekanan yang bukan main.
Terlebih masih banyaknya pekerjaan rumah atau PR yang harus ditangani, di antarannya soal perda tahun jamak untuk percepatan infrastruktur jalan dengan angka yang cukup fantastis, yaitu Rp750 miliar.
Belum lagi soal kebutuhan anggaran wajib yang harus terpenuhi sekitar Rp392,1 miliar di APBD-P 2021 untuk belanja gaji/tunjangan pegawai negeri, BPJS, jamkes dan lain sebagainya. Sementara, target pendapatan daerah yang harus terealisasi sesuai target Rp5,4 triliun dengan alokasi belanja Rp5,5 triliun.
Menurut dia, untuk APBD NTB benar-benar bisa sehat, diperkirakan pinjaman yang harus diperoleh sekitar Rp1 triliun.
“Kan banyak nih yang harus dituntaskan. APBD kita tekanannya cukup kencang. Untuk itu, kami dorong Pemprov NTB melakukan creative financing,” ujarnya pula.
Karena itu, anggota DPRD NTB asal Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat itu menilai, langkah pinjaman terhadap pihak luar adalah sebagai solusi dan sangat penting.
“Saya kira sangat penting, bagian cara kita beradaptasi dengan APBD kita yang bebannya cukup besar. Apalagi pendapatan kita masih seret kayak begini,” katanya pula.
Anggota Banggar DPRD NTB Ruslan Turmuzi juga menyatakan hal yang sama seperti disampaikan Sambirang Ahmadi. Langkah dengan skema pinjaman menjadi salah satu solusi saat ini.
Pasalnya, dia menilai, pendapatan daerah masih sangat jauh meleset untuk membiayai kebutuhan belanja. Selain itu, realisasi pendapatan sampai saat ini hanya sebesar Rp186 miliar lebih.
“Pendapatan kita sekarang ini Rp186 miliar, tapi itu sifatnya earmark, yaitu tidak bisa diutak-atik lagi karena sudah ada peruntukannya. Sementara dari pendapatan itu kita masih defisit sebesar Rp11 miliar lebih,” ujar dia pula.
Komentar