“Jika penghinaan terhadap bendera bermotif politik, ya, ditegasi saja. Jadi, aneh kalau KUHP melebihi undang-undang lex specialis,” kata Eva K. Sundari.(anjas)
Jangan Lewatkan
News Feed
RDPU BLUD DPD RI Bahas Pentingnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
Post Views: 1 JAKARTA, JURNAL SUMATRA – Bertempat di gedung DPD RI, Jalan Mataram, Jakarta. Telah berlangsung Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baca Selengkapnya
Sapi dan Kerbau Terpapar PMK Aman untuk Dikonsumsi
Post Views: 1 Padang, jurnalsumatra.co – Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Baca Selengkapnya
Per 27 Januari Pemkot Bengkulu Gratiskan BPHTB
Post Views: 1 Bengkulu, jurnalsumatra.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.Provinsi Bengkulu mencanangkan pelaksanaan program dari pemerintah pusat, yaitu bea perolehan hak atas Baca Selengkapnya
80 Persen Mobil di Batam Miliki Kartu Kendali BBM
Post Views: 1 Batam, jurnalsumatra.co – Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menargetkan sebanyak 142.000 unit mobil atau 80 persen dari total kendaraan Baca Selengkapnya
Laporan Pemalsuan Dokumen PPPK di Nagan Raya Ditindaklanjuti
Post Views: 1 NaganRaya, jurnalsumatra.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya Provinsi Aceh menindaklanjuti sejumlah laporan dari kalangan pegawai honorer di daerah tersebut, Baca Selengkapnya
Komentar