“Jika penghinaan terhadap bendera bermotif politik, ya, ditegasi saja. Jadi, aneh kalau KUHP melebihi undang-undang lex specialis,” kata Eva K. Sundari.(anjas)
Eva: Aturan penodaan bendera dalam RUU KUHP “overregulation”
News Feed
Penerbangan di bandara Tanjungpinang tertunda akibat cuaca buruk
Nasional|Sabtu, 2 Januari 2021, 12:35
Post Views: 73 Tanjungpinang, jurnalsumatra.com – Cuaca buruk menyebabkan penundaan penerbangan di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada Sabtu. “Penerbangan Baca Selengkapnya
Bupati Pamekasan instruksikan pengibaran bendera setengah tiang
Nasional|Sabtu, 2 Januari 2021, 12:35
Post Views: 122 Pamekasan, jurnalsumatra.com – Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Baddrut Tamam menginstruksikan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah/kepala Baca Selengkapnya
Kasatlantas: Arus lalu lintas libur tahun baru di Garut lancar
Nasional|Sabtu, 2 Januari 2021, 12:33
Post Views: 101 Garut, jurnalsumatra.com – Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut AKP Asep Nugraha menyatakan arus lalu lintas di jalur utama, Baca Selengkapnya
Puluhan pasien COVID-19 di Bangka Selatan sudah sembuh
Nasional|Sabtu, 2 Januari 2021, 12:33
Post Views: 94 Toboali, Babel, jurnalsumatra.com – Sebanyak 28 pasien COVID-19 di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dinyatakan sudah sembuh Baca Selengkapnya
TELAAH – Berbagi zakat hasil panen
Nasional|Sabtu, 2 Januari 2021, 12:31
Post Views: 78 Banda Aceh, jurnalsumatra.com – Zakat sebagai sumber pengembangan ekonomi umat menjadi kewajiban yang harus ditunaikan setiap Muslim yang mampu. Baca Selengkapnya
Komentar