“Jika penghinaan terhadap bendera bermotif politik, ya, ditegasi saja. Jadi, aneh kalau KUHP melebihi undang-undang lex specialis,” kata Eva K. Sundari.(anjas)
Jangan Lewatkan
News Feed
BPBD Tanjungpinang catat 220 bencana alam terjadi sepanjang 2020
Post Views: 176 Tanjungpinang, jurnalsumatra.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang, Kepri, mencatat telah terjadi sekitar 220 bencana alam sepanjang Baca Selengkapnya
Pemkot Makassar perpanjang jam malam sampai 11 Januari 2021
Post Views: 581 Makassar, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Makassar, melalui Pejabat Wali Kota, Rudy Djamaluddin akhirnya memperpanjang pembatasan jam malam melalui Surat Baca Selengkapnya
Bupati Pamekasan instruksikan semua ASN rapid test
Post Views: 153 Pamekasan, jurnalsumatra.com – Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Baddrut Tamam menginstruksikan agar semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Baca Selengkapnya
Kasus positif COVID-19 di Barito Kuala Kalsel tersisa 88 orang
Post Views: 63 Banjarmasin, jurnalsumatra.com – Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Minggu, tersisa 88 orang. Baca Selengkapnya
Kapolda pimpin upacara peringatan srikandi Maluku
Post Views: 110 Ambon, jurnalsumatra.com – Kapolda Maluku Irjan Pol Refdi Andri memimpin upacara peringatan hari perjuangan pahlawan nasional Martha Christina Tiahahu Baca Selengkapnya
Komentar