“Jika penghinaan terhadap bendera bermotif politik, ya, ditegasi saja. Jadi, aneh kalau KUHP melebihi undang-undang lex specialis,” kata Eva K. Sundari.(anjas)
Eva: Aturan penodaan bendera dalam RUU KUHP “overregulation”
News Feed
Rasio kesembuhan COVID-19 Sumsel meningkat jelang vaksinasi
Post Views: 151 Palembang, jurnalsumatra.com – Rasio kesembuhan kasus positif COVID-19 di Sumatera Selatan mulai meningkat kembali, yakni pada kisaran 82 persen Baca Selengkapnya
Sebanyak 115 fasilitas kesehatan di Batam siap laksanakan vaksinasi
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 09:20
Post Views: 70 Batam, jurnalsumatra.com – Sebanyak 115 fasilitas kesehatan di penjuru Kota Batam Kepulauan Riau siap mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi Baca Selengkapnya
BMKG pasang sistem peringatan dini antisipasi longsor susulan Sumedang
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 09:16
Post Views: 106 Bandung, jurnalsumatra.com – Kantor Stasiun Geofisika Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung memasang sistem peringatan dini di lokasi Baca Selengkapnya
Kabupaten Gresik awali vaksinasi tanggal 15 Januari 2021
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 09:16
Post Views: 66 Gresik, Jatim, jurnalsumatra.com – Kabupaten Gresik, Jawa Timur akan mengawali vaksinasi pada hari Jumat, 15 Januari 2021 setelah menerima Baca Selengkapnya
Kasus positif COVID-19 di Batam bertambah 24 dan 3 sembuh
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 09:07
Post Views: 50 Batam, jurnalsumatra.com – Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Batam Kepulauan Riau mencatat tambahan 24 orang positif dan tiga orang Baca Selengkapnya
Komentar