“Jika penghinaan terhadap bendera bermotif politik, ya, ditegasi saja. Jadi, aneh kalau KUHP melebihi undang-undang lex specialis,” kata Eva K. Sundari.(anjas)
Eva: Aturan penodaan bendera dalam RUU KUHP “overregulation”
News Feed
Tahun 2021 Pemerintah Kota Jambi fokus penanganan jalan status kota
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 10:47
Post Views: 93 Jambi, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Jambi fokus melakukan penanganan jalan yang berstatus jalan kota karena alokasi anggaran yang dikelola Baca Selengkapnya
Wali Kota Cek Status Lahan KRN di Teluk Waru
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 10:32
Post Views: 61 Balikpapan, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan mengecek dulu beberapa hal sebelum mengambil tindakan atas bangunan tidak berizin Baca Selengkapnya
Polisi Muarojambi ringkus pelaku perampokan dalam tempo dua jam
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 10:32
Post Views: 68 Jambi, jurnalsumatra.com – Polres Muarojambi menangkap dua pelaku perampokan rumah toko (ruko) di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Baca Selengkapnya
7.280 vaksin COVID-19 didistribusikan ke 29 fasyankes hari ini
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 10:28
Post Views: 48 Ambon, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Ambon menhadwalkan untuk mendistribusikan 7.280 vaksin yang dialokasi untuk daerah ke 29 fasilitas pelayanan Baca Selengkapnya
Kontrak 365 Pendamping P3MD langsung ditangani Pusat
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 10:28
Post Views: 93 Samarinda, jurnalsumatra.com – Pihak berwenang di Provinsi Kaltim mengatakan ada perubahan kontrak kerja bagi 365 Pendamping Program Pembangunan dan Baca Selengkapnya
Komentar