“Jika penghinaan terhadap bendera bermotif politik, ya, ditegasi saja. Jadi, aneh kalau KUHP melebihi undang-undang lex specialis,” kata Eva K. Sundari.(anjas)
Jangan Lewatkan
News Feed
Gempa bumi guncang Manggarai dipicu aktivitas patahan busur belakang
Post Views: 87 Kupang, jurnalsumatra.com – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Kamis, akibat aktivitas patahan Baca Selengkapnya
Dua korban longsor tambang emas Solok Selatan ditemukan meninggal
Post Views: 107 Padang Aro, jurnalsumatra.com – Sebanyak dua orang korban tertimbun longsor lubang tambang emas di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Baca Selengkapnya
Jasa Raharja Sulut bayarkan santunan Rp39 miliar
Post Views: 87 Manado, jurnalsumatra.com – Pembayaran santunan PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara selama tahun 2020 tercatat Rp39 miliar dan terbanyak Baca Selengkapnya
Dua rumah warga Rote Ndao rusak diterjang puting beliung
Post Views: 90 Kupang, jurnalsumatra.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, mencatat ada dua rumah warga Desa Baca Selengkapnya
Dandim 0415/Batanghari kirim prajurit kawal vaksin COVID-19
Post Views: 86 Jambi, jurnalsumatra.com – Komandan Kodim (Dandim) 0415/Batanghari, Kolonel Inf J Hadiyanto, mengirimkan prajuritnya untuk melakukan pengawalan vaksin di Kota Baca Selengkapnya
Komentar