“Bukan berarti kami menerbitkan sertifikat di sempadan pantai itu menyalahi aturan. Peraturannya adalah pemilik yang memanfaatkan atau mengelola tanah-tanah di sempadan pantai itu harus seizin pemerintah. Ini (izin) menjadi pertimbangan kami bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat,” tambahnya.(anjas)
Jangan Lewatkan
News Feed
Dua Warga Tertimbun Tanah Longsor di Jombang Masih Dicari
Post Views: 1 Jombang, jurnalsumatra.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang Jawa Timur melakukan pencarian dua warga Dusun Baturejo Desa Baca Selengkapnya
Tim Transisi Sambut Baik Pelantikan Gubernur NTB Terpilih 6 Februari
Post Views: 1 Mataram, jurnalsumatra.co – Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat terpilih Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda Baca Selengkapnya
RDPU BLUD DPD RI Bahas Pentingnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
Post Views: 1 JAKARTA, JURNAL SUMATRA – Bertempat di gedung DPD RI, Jalan Mataram, Jakarta. Telah berlangsung Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baca Selengkapnya
Sapi dan Kerbau Terpapar PMK Aman untuk Dikonsumsi
Post Views: 1 Padang, jurnalsumatra.co – Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Baca Selengkapnya
Per 27 Januari Pemkot Bengkulu Gratiskan BPHTB
Post Views: 1 Bengkulu, jurnalsumatra.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.Provinsi Bengkulu mencanangkan pelaksanaan program dari pemerintah pusat, yaitu bea perolehan hak atas Baca Selengkapnya
Komentar