Banda Aceh, jurnalsumatra.com – Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta bupati dan wali kota di seluruh Aceh untuk memperkuat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam level mikro dalam upaya menekan penyebaran COVID-19.
“PPKM adalah kebijakan pemerintah sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia,” kata Gubernur di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (29/4).
Gubernur mengemukakan hal itusaat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Siaga COVID-19 dan Evaluasi Pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro bersama bupati/wali kota se-Aceh yang digelar secara virtual di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, seluruh elemen dapat terlibat aktif, bersinergi, dan berkolaborasi dalam pelaksanaan PPKM di level mikro tingkat gampong.
“Tidak ada pilihan lain, kita memang harus bekerja sama, bergerak bersama, saling mengisi, dan saling mendukung,” katanya.
Dasar pemberlakuan PPKM tersebut, kata Nova, Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, dan Mengoptimalkan Posko Satgas Penanganan COVID-19 di Desa dan Kelurahan, untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.
Menurut dia, instruksi tersebut diterbitkan di awal 2021, dan terus diperpanjang beberapa kali sampai Mei 2021.
“Pemerintah Provinsi Aceh dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Mendagri tersebut telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh terkait dengan larangan menghadiri kegiatan halalbihalal dan buka puasa bersama bagi ASN dan tenaga kontrak,” kata Nova.
Pemerintah Provinsi Aceh juga mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No. 061.2/7309 tanggal 12 April 2021 terkait dengan larangan cuti dan melaksanakan mudik bagi ASN dan tenaga kontrak.
Gubernur juga meminta bupati dan wali kota untuk mendukung vaksinasi di daerahnya masing-masing.
Ditegaskan pula bahwa target vaksinasi harus segera dikejar sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.
“Saat ini, kita juga masih menghadapi tantangan, bagaimana kita bisa terus meyakinkan kelompok masyarakat untuk bersedia divaksin karena upaya sosialisasi dan edukasi harus terus kita lakukan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, “Saya banyak mendapat masukan dari berbagai pihak bahwa vaksinasi kita kecepatannya agak rendah dan perlu kita melakukan percepatan. Ini tidak dapat dilakukan oleh satu dan dua pemangku saja, tetapi perlu kerja sama semua pihak,” kata Nova.
Nova juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk semua jenjang pemerintahan sampai di tingkat gampong, untuk aktif menjalankan peran dengan sebaik-baiknya dalam penanganan COVID-19.
Komentar