“Ternyata Pemerintah Kota Palembang baru saja memasukan, mengajukan usulan pengukuran status tanah Pulau Kemaro. Artinya selama ini Pemkot telah berbohong mengatakan telah memiliki sertifikat tanah Pulau Kemaro,” terang Sekjen KRASS yang di sampaikan dalam keterangan pers resminya. Ia mengatakan menyikapi hal tersebut Zuriat Kiai Mgs H Abdul Hamid merasa kecewa apa yang telah terjadi yang dilakukan oleh Pemkot, dengan tidak mengedepankan musyawarah serta berbohong telah memiliki sertifikat di tanah Pulau Kemaro. “Maka yang dilakukan pemilik sah Tanah Pulau Kemaro pertama memasukan surat Pemblokiran di Kanwil ATR/BPN Sumsel terkait usulan pengukuran Tanah Pulau Kemaro oleh Pemerintahan Kota Palembang,” katanya. Mereka berharap Kanwil ATR/BPN SumSel merespon dan tidak melanjutkan proses usulan Pemkot tersebut.(udy)
Zuriat Layangkan Pemblokiran Usulan Sertifikat Pemkot Palembang
News Feed
Sekda Muba Rakor Penanganan Pengeboran Liar Sumur Minyak
Palembang|Rabu, 23 Maret 2022, 19:40
Post Views: 98 Palembang, jurnalsumatra.com – Penanganan dan Pencegahan aktifitas pengeboran liar sumur minyak oleh masyarakat di Kabupaten Muba terus diupayakan Pemkab Baca Selengkapnya
Beni Hadiri RUPS Tahunan Bank Sumsel BaBel
Palembang|Senin, 7 Maret 2022, 18:50
Post Views: 93 Palembang , jurnalsumatra.com – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Baca Selengkapnya
Plt Bupati Muba Hadiri Pelatihan KOLABER
Palembang|Minggu, 16 Januari 2022, 20:21
Post Views: 127 Palembang, jurnalsumatra.com – Percepatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tentu tidak terlepas dari Baca Selengkapnya
Pers Dan LSM Demo Turun Ke jalan
Palembang|Rabu, 5 Januari 2022, 12:25
Post Views: 214 Palembang, jurnalsumatra.com Buntut dari ke kecewaan Aksi demo yang di lakukan oleh Forum Kepala Desa (FKD) OKU pada tanggal Baca Selengkapnya
Bupati Lahat Didukung 17 Votter
Palembang|Selasa, 30 November 2021, 20:57
Post Views: 94 Palembang, jurnalsumatra.com – Setelah melalui proses pendekatan dan loby loby politik dengan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 17 Kabupaten/Kota Baca Selengkapnya
Komentar