“Ternyata Pemerintah Kota Palembang baru saja memasukan, mengajukan usulan pengukuran status tanah Pulau Kemaro. Artinya selama ini Pemkot telah berbohong mengatakan telah memiliki sertifikat tanah Pulau Kemaro,” terang Sekjen KRASS yang di sampaikan dalam keterangan pers resminya. Ia mengatakan menyikapi hal tersebut Zuriat Kiai Mgs H Abdul Hamid merasa kecewa apa yang telah terjadi yang dilakukan oleh Pemkot, dengan tidak mengedepankan musyawarah serta berbohong telah memiliki sertifikat di tanah Pulau Kemaro. “Maka yang dilakukan pemilik sah Tanah Pulau Kemaro pertama memasukan surat Pemblokiran di Kanwil ATR/BPN Sumsel terkait usulan pengukuran Tanah Pulau Kemaro oleh Pemerintahan Kota Palembang,” katanya. Mereka berharap Kanwil ATR/BPN SumSel merespon dan tidak melanjutkan proses usulan Pemkot tersebut.(udy)
Zuriat Layangkan Pemblokiran Usulan Sertifikat Pemkot Palembang
News Feed
Masyarakat Dilarang Unggah dan Sebarkan Konten Terkait FPI
Post Views: 218 PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarkan konten terkait Front Pembela Islam (FPI). Demikian maklumat Kapolri Jenderal Baca Selengkapnya
Polda Sumsel turunkan Brimob kawal distribusi vaksin COVID-19
Post Views: 141 Palembang, jurnalsumatra.com – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menurunkan ratusan personel Brimob bersenjata lengkap untuk mengawal pendistribusian vaksin COVID-19 ke Baca Selengkapnya
KPAI Palembang kawal penerapan PP 70 ke predator anak
Post Views: 250 Palembang, jurnalsumatra.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Palembang, Sumatera Selatan berupaya melakukan pengawalan secara ketat penerapan Peraturan Pemerintah Baca Selengkapnya
30.000 dosis vaksin COVID-19 tiba di Palembang
Post Views: 136 Palembang, jurnalsumatra.com – Sebanyak 30.000 dosis vaksin COVID-19 tiba di gudang penyimpanan vaksin Dinas Kesehatan Sumatera Selatan di Kota Baca Selengkapnya
WWC: Perempuan korban kekerasan dunia maya di Palembang meningkat
Post Views: 269 Palembang, jurnalsumatra.com – Aktivis pusat pembelaan hak-hak perempuan Women`s Crisis Centre (WCC) Palembang, Sumatera Selatan mencatat sepanjang tahun 2020 Baca Selengkapnya
Komentar