Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan sosial berupa bahan pangan dan kuota internet bagi pelajar, di beberapa wilayah persebaran pemberian bantuan masih belum merata, sehingga keluarga migran yang belum memperoleh bantuan dari pemerintah harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam hal kesehatan, para pekerja migran juga mengaku tidak pernah memperoleh bantuan kesehatan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah dinilai kurang memperhatikan kondisi kesehatan pekerja migran yang ada di luar negeri.
Demikian juga keluarga yang ditinggalkan, pada umumnya bekerja sebagai petani di desa yang tidak memiliki akses terhadap asuransi kesehatan, yaitu BPJS.
Penelitian itu dilakukan melalui kerja sama dengan Portsmouth University Inggris yang bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi sosio ekonomi dan kesehatan para pekerja migran dan keluarga yang ditinggalkan khususnya selama pandemi.
“Dalam riset ini kami ingin melihat masalah apa saja yang muncul dan bagaimana kebijakan yang telah atau sebaiknya dilakukan oleh pemerintah,” demikian Sujarwoto.(anjas)
Komentar