Purwokerto, jurnalsumatra.com – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Slamet Rosyadi menilai penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam penanganan COVID-19 perlu diperbaiki.
“Menurut saya, kebijakan PPKM tidak efektif menurunkan angka positif COVID-19. Yang terjadi justru angka COVID-19 tetap bertambah,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa PPKM jilid pertama yang berlangsung pada 11-25 Januari 2021 di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif dalam penanganan COVID-19, sehingga dilanjutkan dengan PPKM jilid kedua pada 26 Januari hingga 8 Februari.
Dia mengatakan dalam penanganan COVID-19 justru yang terpenting adalah “tracing” atau penelusuran kepada seluruh anggota masyarakat untuk memastikan apakah masyarakat dalam kondisi sehat atau tidak.
“Jika sehat diminta untuk menjaga, kalau sakit atau OTG (Orang Tanpa Gejala) diobati atau diminta isolasi mandiri,” kata Koordinator Program Studi S2 Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed tersebut.
Disinggung mengenai pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengusulkan seluruh kabupaten/kota di Jawa-Bali melakukan PPKM secara serentak, Slamet mengatakan jika usulan tersebut diakomadasi oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan akan ada PPKM jilid ketiga mengingat PPKM jilid kedua hanya tersisa selama satu pekan.
“Bisa jadi (ada PPKM jilid ketiga, red.), tetapi harus ada perbaikan. Tidak sekadar membatasi kegiatan masyarakat, tetapi juga melakukan pengetesan atau testing terhadap masyarakat, sehingga diperoleh data epidemiologi yang jelas,” katanya.
Berdasarkan pengamatan, kata dia, masyarakat sudah berusaha mematuhi PPKM sesuai kemampuan mereka.
Akan tetapi, dia mengaku belum melihat usaha pemerintah daerah secara sungguh-sungguh dalam pelaksanaan PPKM karena banyak keterbatasan, salah satunya terlihat dari upaya pemda untuk mendapatkan data epidemiologi masih kurang.
“Oleh karena itu, jika nantinya ada PPKM jilid ketiga, ya harus dengan perbaikan yang signifikan. Kalau sekadar membatasi, saya pikir tidak akan berhasil mengatasi wabah,” katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengusulkan seluruh kabupaten/kota di Jawa-Bali melakukan PPKM secara serentak menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut PPKM jilid pertama tidak efektif menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia.
“Memang PPKM jilid pertama itu tidak efektif, maka ada PPKM jilid kedua. Evaluasinya sekarang tinggal seminggu dan dirasa dampaknya kurang. Saya usulkan kepada pemerintah pusat, untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa-Bali semuanya ikut PPKM,” katanya.
Komentar