MURATARA, JURNAL SUMATRA – 100 orang pendemo yang mengatasnamakan diri mereka Aliansi Mahasiswa Muratara menggelar aksi damai di depan Kantor Pemkab Muratara. Senin (25/11/2024).
Aksi ini dipimpin oleh Birzu, selaku koordinator lapangan (Korlap), yang menyampaikan tiga tuntutan utama dalam orasinya.
Birzu mengungkapkan bahwa tuntutan pertama berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencuatkan masalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR).
Tuntutan kedua menyangkut masalah air keruh yang diduga akibat aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan tersebut.
Dan tuntutan ketiga adalah terkait dengan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2023 yang dianggap tidak transparan.
“Ketiga isu ini sangat krusial bagi masyarakat Muratara, dan kami merasa pemerintah daerah tidak serius dalam menanggapi masalah ini,” ujar Birzu dalam orasinya.
Selain itu, Birzu juga menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Pemkab Muratara yang dinilai tidak merespon aksi mereka dengan baik.
“Kami datang dengan damai dan berharap ada respons dari pihak Pemkab. Namun, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut,” tambahnya.
Sebagai bentuk protes, Aliansi Mahasiswa Muratara mengancam akan melanjutkan aksi ini pada hari berikutnya jika tidak ada tanggapan dari pemangku kebijakan.
“Kami tidak akan berhenti sampai masalah ini diselesaikan. Jika Pemkab Muratara tetap bungkam, kami siap membawa aksi ini hingga ke pusat,” tegas Birzu.
Aksi damai ini menjadi sorotan publik, dengan harapan agar pihak berwenang segera menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Muratara. (AkaZzz)
Komentar