Baturaja, Jurnalsumatra.com – Kekecewaan Forum Komunikasi Sumsel Bersatu OKU (Forkom SSB) atas pembangunan Proyek jalan Rajawali II Kapuran yang menuai keluhan masyarakat dalam pelasanaan pembangunannya tidak sesuai dengan secara teknis mengakibatkan jalan mengeluarkan debu. Mereka meminta agar aparat penegak hukum Jaksa, Polisi maupun DPRD OKU dapat terjun langsung melihat proyek pembangunan jalan tersebut. Hal ini diungkapkan dalam aksi demontrasi didepan halaman Gedung DPRD OKU. Selasa (24/01/2023).
Kordinator aksi demontrasi dalam orasinya mengatakan jalan Rajawali II Kapuran ini bersumber dari Bantuan Gubernur. Makanya gubernur ini memerhatikan masyarakat kita ini kalau bisa kondisi jalanya bagus dengan pagu anggaran 2 miliar. Panjang jalan 940 meter dan lebar 4 meter lebih ,waktu pelaksanaan proyek pembangunanya sudah salah. “Kita sebagai masyarakat awam ini saja sudah tahu bahwa ini salah Dikarnakan kapan bukan musim penghujan jalan itu berdebu. Masyarakat disana mengirup debu bahkan ada satu rumah orang bekerja di Dinas PU itu anaknya tiga dirawat di rumah sakit. “Kata Muslimin selaku Kordinator aksi.
Dikatakan Muslimin kalau untuk kepentingan masyarakat banyak ini jangan berani untuk mengangkangi persoalan daerah. Sangat luar biasa Gubernur bantu kita dalam pembangunan jalan ini masuk dalam 2 miliar, akan tetapi fakta dilapangan dengan kualitas kira – kira mutu beton K 250 tetapi dibangun dengan K 170. “Makanya nanti kita ajak jaksa, Polisi maupun Dewan dapat melihat terjun langsung ke lapangan agar supaya tidak ada dusta diantara kita. “Ucapnya
Dijelaskanya dari tim ahli From SSB kesalahan proyek pembangunan jalan tersebut bahwa tidak dilakukan pengerasan atau pemadatan jalan, kemudian semen dikurangi, tidak pakai obat pengeras dan waktu pelaksanaan pembangunan proyek tesebut tidak adanya pemasangan papan proyek seperti proyek siluman ini sangat mengakangi udang – undang. Setiap kegiatan proyek harus ada papan proyek, kalau tidak ada itu namanya proyek hantu.
“inikan jelas adanya idikasi pihak Kontraktor nakal dikarnakan dari awal saja sudah ketahuan tidak ada pelang proyek. Berati mereka tidak mau dikontrol, padahal setiap pembangunan yang menelan uang rakyat atau uang Negara harus diinformasikan kepada publik. “maka dari itu kita mintak DPR untuk mendesak turun lansung dan kawal persoalan ini kalaupun ada unsur pidana kita akan mengadukan langsung ke aparat penegak hukum. “Tegas Muslimin. (Win)
Komentar