Lahat, jurnalsumatra.com – Terkait maraknya pemberitaan tentang Pertashop yang diduga tidak mengantongi izin, tapi sudah beroperasi membuat salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat angkat bicara dan menyarankan supaya ditutup terlebih dahulu sebelum ada izin resminya. Menurut politisi dari Partai Gerindra ini, apapun alasannya sipemilik untuk mengantongi izin pendirian SPBU Mini tersebut, tidak segampang membalikkan telapak tangan, dan butuh proses serta waktu lumayan lama.
Diakui H.Nopran Marjani M.Si kalau tidak salah ada beberapa macam atau poin izin yang paling terpenting dalam sebelum mendirikan Pertashop. Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 1454 K/30/Mem/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelengaraan Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Sumber Daya Mineral.
Pasal 9 juga Pasal 2 angka 7 sebagai berikut:
– Badan usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jendral dan melampirkan sekurang kurangnya:
- Biodata perusahaan.
- Peta lokasi.
- Data mengenai kapasitas penyimpanan.
- Data perkiraan penyaluran.
- Investarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan.
- Rekomendasi dari pertamina.
- Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pemerintah daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Pemerintah Daerah mengeluarkan izin mendirikan SPBU.
Badan usaha wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, stabdar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Dijelaskan politisi Partai Gerindra ini, sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol-PP) Pemkab Lahat, karena dinas tersebut diberikan mandat oleh Pemerintah selaku pengaman Peraturan Daerah (Perda) yang ada.
“Nah, isi dalam peraturan daerah (Perda) itu, Dinas Pol-PP Pemkab Lahat wajib untuk mengambil tindakan secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau, terus dibiarkan tempat pembangunan Pertashop akan terus menjamur. Bagaimana PAD Lahat akan bertambah kalau disejumlah titik Kabupaten Lahat membangun Pertashop dan tidak mengantongi izin resmi,” ujarnya.
Siapapun, lanjut H.Nopran, biarpun pemilik itu, seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, termasuk pihak penegak hukum lainnya, harus tetap taati aturan yang berlaku. “Jangan dibiarkan saja, kalau Pertashop belum kantongi izin wajib Pol-PP untuk memberhentikan seluruh aktifitas yang ada. Menrang mentang kita anggota DPRD Lahat, maupun penegak hukum lainnya. bagaimana masyarakat mau mentaati atur, kalau sementara kita yang melanggarnya,” pungkas Nopran.
Komentar