Dia menyebutkan bahwa total defisit APBN perubahan mencapai Rp400 miliar lebih yang berasal dari kebutuhan belanja wajib untuk OPD sebesar Rp394 miliar lebih dan Rp11 miliar.
“Berdasarkan audit BPK kita masih defisit sebesar Rp11 miliar lebih, kemudian ditambah dengan kebutuhan belanja wajib OPD Rp394 miliar. Sehingga total keseluruhan defisit kita pada APBD perubahan ini sekitar Rp400 miliar lebih,” katanya lagi.
Melihat kondisi tersebut, Ruslan pun menyarankan kepada Pemprov NTB untuk mengambil pinjaman untuk menutupi defisit tersebut. Jika tidak, maka keuangan pemerintah daerah terancam bangkrut.
Menurut dia, ada dua cara menutupi itu. Pertama meningkatkan asumsi pendapatan. Namun, ia menilai dengan kondisi sekarang, itu sangatlah sulit dan tidak memungkinkan.
“Cara kedua yakni yang kami sarankan untuk mencari pinjaman, dan itu dibolehkan oleh undang-undang kita dalam rangka menutupi kebutuhan kita,” ujarnya.
Dia menyebutkan pula besaran kebutuhan pinjaman yang realistis yakni sebesar Rp750 miliar. Angka tersebut dia sebutkan sudah termasuk untuk pembiayaan program percepatan pembangunan jalan yang sudah mulai berjalan.
“Kalau ditambah dengan kebutuhan untuk penuntasan percepatan pembangunan jalan, yang paling pas kita pinjam itu sekitar Rp750 miliar. Kalau tidak pinjam APBD kita sekarat, karena ada belanja wajib yang harus dibiayai,” katanya lagi.(anjas)
Komentar