Jakarta, jurnalsumatra.com – Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan langkah revolusioner pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan sumber daya manusia, sekaligus mendorong kemajuan peradaban bangsa.
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yang berada di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah lain dengan lebih cepat.
Pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan infrastruktur dan perekonomian, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
Dengan demikian, peluang pemerataan pembangunan ke wilayah sekitar akan lebih mudah jika dibandingkan pertumbuhan terpusat di Pulau Jawa.
Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2020, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Rp15.434,2 triliun, sebanyak 58,75 persen di antaranya masih didominasi Pulau Jawa, diikuti Sumatera 21,36 persen, Kalimantan 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,94 persen, serta Maluku dan Papua 2,34 persen.
Hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang sangat nyata. Diharapkan dengan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, maka jangkauan dan perhatian seluruh pemangku kepentingan terhadap pemerataan pembangunan ke wilayah lain akan lebih terbuka.
Pembangunan Ibu kota negara yang baru memiliki tujuan mulia dan harus didukung seluruh pihak.
Tanpa adanya langkah revolusioner yang berani dari seorang Presiden bernama Joko Widodo, maka wacana pemindahan ibu kota mungkin akan terus tertunda.
Namun demikian, dibutuhkan perencanaan jangka menengah dan panjang dalam pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Terlebih di tengah masa pandemi yang mengharuskan pemerintah merealokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19.
Dengan perencanaan yang matang, Indonesia dapat segera lepas landas membangun ibu kota negara saat pandemi mulai mereda.
Upaya-upaya perencanaan jangka menengah dan panjang perlu ditempuh dengan cara-cara yang tidak biasa.
Sejauh ini pemerintah sudah menetapkan bahwa skema pembiayaan ibu kota negara yang baru tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Skema pembiayaan terbesar berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta kontribusi dan investasi pihak-pihak swasta.
Selaian itu peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus disiapkan dengan terukur, tidak hanya oleh pemerintah, namun juga generasi penerus, misalnya mahasiswa.
Komentar