Selain itu, PPK Pengadaan Bansos Provinsi DKI Jakarta Ika Yuli Rahayu menjelaskan lebih detil terkait penerima manfaat. Wilayah yang beririsan dengan Bantuan Kementerian Sosial atau Bantuan Presiden, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.
“Apabila warga sudah menerima dari Banpres, PKH atau bantuan rutin lain dari Kemensos, tidak boleh terima lagi dari bansos provinsi. Untuk wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur murni dapat bansos keseluruhan,” ujar Ika.
Merespons paparan tentang penyaluran bansos Tahun 2020, KPK memberikan pendapat bahwa penyaluran dalam bentuk natura lebih berisiko dan banyak kendala. Salah satu titik rawan dalam penyaluran bansos natura adalah pada pemilihan vendor mengingat mekanisme penunjukan langsung.
Terakhir, KPK juga menyarankan untuk penyaluran bansos Tahun 2021 di antaranya agar cleansing data dan rekonsiliasi secara berkala menjadi kekuatan utama. Sedangkan untuk dana yang tidak tersalurkan harus secepatnya dikembalikan ke rekening dinsos.
“Selain itu, dalam melakukan distribusi bansos, diharapkan inspektorat tetap melakukan pendampingan pada saat perencanaan dan pelaksanaan termasuk melakukan “post-audit” dalam rangka evaluasi,” ucap Linda.(anjas)
Komentar