Jayapura, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua terus memantau tatakelola tempat penyimpanan vaksin COVID-19 milik perusahaan farmasi Anugerah Pharmindo Lestari (APL) yang dinilai belum sesuai aturan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Aaron Rumainum di Jayapura, Kamis, mengatakan pihaknya mengkritisi tempat penyimpanan vaksin COVID-19 milik perusahaan APL, yang masih belum rapi dan tercampur-campur.
“Bagaimana kami bisa melaporkan cakupan vaksinasi secara keseluruhan jika APL tidak bisa melaporkan jumlah vaksin yang akan didistribusikannya,” katanya.
Menurut dr. Aaron, padahal perusahaan APL yang memenangkan tender pendistribusian vaksin ini membawahi 19 kabupaten di Papua.
“Kami tidak bisa melaporkan cakupan vaksinasi secara keseluruhan karena data vaksinnya ada di APL dan Kimia Farma,” ujarnya.
Dia menjelaskan jika dibandingkan dengan Kimia Farma yang hanya membawahi sembilan kabupaten, koordinasinya baik, komunikasinya baik dan cara penyimpanan vaksinnya pun terakomodir baik.
“Untuk itulah, kami tidak bisa melaporkan cakupan vaksinasi dengan baik karena belum memiliki data dan ketika ditanyakan pada tempat yang memiliki data, justru tidak dapat melaporkan,” katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya menyayangkan cara kerja APL yang tidak dapat bersinergi dengan baik sehingga menyebabkan pelaporan cakupan vaksinasi terkendala.
“Kami berharap hal ini dapat menjadi perhatian agar tidak terjadi penurunan kualitas vaksinasi di Papua,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, kini distribusi vaksin di seluruh Indonesia terjadi perubahan, di mana tadinya bisa langsung diberikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan permintaan, akan tetapi untuk saat ini harus melalui tender.
Khusus untuk Provinsi Papua ada dua perusahaan yang telah memenangkan tender untuk pendistribusian vaksin ke Bumi Cenderawasih.
Kedua perusahaan tersebut yaitu Kimia Farma yang membawahi sembilan kabupaten dan Anugerah Pharmindo Lestari (APL) membawahi 19 kabupaten.(anjas)
Komentar