Banjarmasin, jurnalsumatra.com – Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja untuk membahas tiga hal serius terkait transformasi akademik yang diselenggarakan 20–22 April 2021 secara daring dan luring di Aula Zafri Zamzam Gedung Rektorat UIN Antasari.
Rakor ini mengundang dua pembicara nasional, yakni Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI yang juga tim penilai Zona Integritas UIN Antasari dengan materi “UIN Antasari Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” serta narasumber kedua dari Staf Ahli Menag RI dengan materi Strategi Membangun Pelayanan Digital.
Peserta pada Rakor yang bertema “Percepatan transformasi akademik dan layanan publik” tersebut dari seluruh dekan dan wakil dekan, seluruh kepala program studi dan kepala jurusan, ketua lembaga, ketua unit pelaksana teknis, seluruh koordinator bagian dan sub koordinator bagian serta sekretaris Kopertais Wilayah XI Kalimantan.
Rektor UIN Antasari Banjarmasin Prof H Mujiburrahman, Selasa menyampaikan, Raker kali ini membahas tiga hal serius yang telah disesuaikan dengan Raker nasional pada 5–7 April 2021 dari Kementerian Agama, yakni transformasi akademik dan layanan publik.
Menurut dia, transformasi akademik membahas Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan filosofi keilmuan UIN Antasari.
“Untuk ini kita harus memperbaharui kurikulum mulai tahun ini, setiap akreditasi yang saya hadiri, rekomendasi dari asesor selalu itu, pembaharuan kurikulum sesuai filosofi keilmuan terutama integrasi ilmu” ujarnya.
Dia melanjutkan, terkait dengan integrasi Islam dan Kebangsaan, sesuai undang-undang nomor 12 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi yang menyebutkan mata kuliah yang wajib di seluruh perguruan tinggi adalah Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.
Pancasila dan Kewarganegaraan harus digarap dalam kerangka integrasi Islam dan kebangsaan, kemudian Bahasa Indonesia akan digarap secara serius untuk diarahkan kepada academic writing dan untuk filosofi berbasis lokal dan berwawasan global bahwa semua kurikulum akan disesuaikan termasuk pengabdian kepada masyarakat dan penelitian.
Adapun Layanan Publik, lanjut Mujiburahman, dalam hal ini mencakup dua hal, yakni, zona integritas dan evaluasi.
“Kita sudah WBK sejak tahun 2017 tetapi belum mencapai WBBM, nilai kita sudah meningkat namun ada kelemahan dalam bidang pengungkit nya, jadi hasilnya tinggi prosesnya belum jelas” ujar Guru Besar Sosiologi Agama ini.
Kemudian secara khusus terkait transformasi layanan Publik ini, jelas Mujiburahman, akan membicarakan layanan digital seperti layanan terpadu satu pintu, pengabdian kepada masyarakat secara elektronik, layanan web dan lainnya.
Komentar