Selain itu, apabila seluruh perusahaan bersatu di dalam wadah asosiasi yang sama dan bisa mendapatkan data perkebunan yang akurat, maka lebih mudah menangkal kampanye negatif industri sawit di pasar global.
“Kampanye negatif bisa ditangkal kalau kita mampu sertifikasi perkebunan yang berkelanjutan seperti ISPO agar bisa disegerakan, baik itu kebun perusahaan dan juga mendorong sawit rakyat mendapat sertifikasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Gapki Joko Supriono dalam pidato sambutannya yang disampaikan secara virtual, mengatakan bahwa tugas pengurus Gapki Riau cukup berat karena areal perkebunan sawitnya paling luas di Indonesia. Joko berpesan bahwa Gapki pada tahun ini akan fokus untuk membantu percepatan peremajaan kebun sawit rakyat.
Gapki di Riau diminta berperan aktif membantu kesuksesan program pemerintah tersebut dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan asosiasi petani. Joko menilai suksesnya program percepatan peremajaan sawit rakyat akan memperkuat rantai pasokan (supply chain) industri sawit dari petani dan perusahaan jadi solid serta meminimalisasi konflik dengan masyarakat.
“Saya dengar di Riau ada satu ‘pilot project’ di Kabupaten Pelalawan. Ini jadi peluang bagi kita untuk perkuat ‘supply chain’ dari petani dan perusahaan agar solid tak terpisahkan, berjuang bersama dan meminimalisasi konflik dengan masyarakat,” kata Joko. (anjas)
Komentar