Pekanbaru, jurnalsumatra.com – Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengeluhkan banyak perusahaan kelapa sawit swasta di daerah tersebut belum terdata, sehingga sulit bagi pemerintah daerah membantu menyelesaikan masalah seperti tumpang tindih lahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.
“Gimana mau menolong karena kalau komunikasi saja susah. Tak ada data resmi, ‘contact person’ di pemerintah kabupaten dan kota tidak ada,” kata Edy Natar Nasution saat pelantikan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Cabang Riau periode 2020-2025, di Pekanbaru, Jumat.
Menurut dia, berdasarkan data ada 200 lebih perusahaan sawit yang beroperasi di Riau. Namun, hanya 64 perusahaan yang berstatus anggota Gapki. Wagub Riau berharap agar pengurus Gapki Riau yang baru dilantik bisa menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan, dengan mengajak lebih banyak perusahaan untuk bergabung di asosiasi tersebut.
“Gapki diharapkan akan mudahkan komunikasi dan kerja sama untuk menyelesaikan masalah lingkingan, sosial dan ekonomi. Dan juga sekarang ini masalah kebakaran hutan dan lahan dan kebun. Sebab, perusahaan ada tanggung jawab mengamankan area kebunnya, dan kebun rakyat disekitarnya,” ujar Wagub Riau.
Ia mengakui bahwa industri sawit kontribusinya sangat besar untuk Riau karena disaat pertumbuhan ekonomi terkontraksi pada tahun 2020, kinerja ekspor komoditi sawit dan turunannya masih tumbuh 20 persen. Luas perekebunan sawit di Riau juga mendominasi yakni mencapai sekitar 2,5 juta hektare (Ha) atau setara 71 persen dari total luas areal perkebunan Riau yang mencapai 3,6 juta Ha.
Dari 2,5 juta Ha tersebut sekitar 55,7 persen kepemilikannya adalah kebun masyarakat dan selebihnya adadalah kebun sawit swasta dan perusahaan sawit negara.
Ketua Gapki Cabang Riau, Jatniko K. Santosa mengatakan, pengurus yang baru dilantik memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk mengajak perusahaan untuk bergabung ke dalam Gapki. Selain mempermudah komunikasi, lanjutnya, bersatunya semua perusahaan di dalam satu asosiasi bisa memperkuat upaya bersama untuk memajukan industri sawit dalam berkontribusi ke negara dan masyarakat.
Dengan bergabungnya seluruh perusahaan ke Gapki juga akan mendukung upaya untuk memverifikasi data perkebunan sawit secara akurat di Riau. “Data luasan sawit Riau harus akurat agar perubahan tata ruang oleh Pemerintah Provinsi Riau tak ada masalah lagi seperti tumpang tindih lahan,” kata Jatmiko, yang juga menjabat Chief Executive Officer PTPN V.
Komentar