oleh

Pemerintah buka skema perdagangan emisi karbon PLTU batu bara

Unit PLTU yang berada di atas nilai cap disebut mengalami defisit emisi, sehingga mereka harus membeli emisi karena melakukan offset.

Melalui skema tersebut pemerintah akan melakukan verifikasi dan monitoring terhadap pembangkit-pembangkit listrik batu bara, sehingga perdagangan karbon bisa digunakan sebagai capaian Nationally Determined Contribution (NDC) di Indonesia.

Deputi Perwakilan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia Sophie Kemkhadze mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia atas komitmen melakukan transisi energi untuk mencapai mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

“UNPD mendukung Pemerintah Indonesia melalui berbagai program terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan ini adalah untuk mencapai target reduksi emisi global, efisiensi energi sektor penerangan, mendukung ekosistem, mendorong pembangunan lokal dan ekonomi hijau, serta pengembangan berbagai skema keuangan inovatif,” kata Sophie Kemkhadze.(anjas)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed