Palembang, jurnalsumatra.com – Menanggapi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang akan menjadikan pulau Kemaro sebagai prioritas pengembangan destinasi wisata yang mengembalikan identitas keluhuran, Sriwijaya sebagaimana berita yang tersebar dalam media massa lokal.
Menurut juru bicara Aliansi Masyarakat Peduli Pulau Kemaro (AMPPK) , Vebri Al Lintani, Kebijakan Pemkot Palembang tentang pulau Kemaro yang memaksakan konsep, yang tidak berbasis sejarah dan kebudayaan Palembang Darussalam bertentangan dengan, jargon “Palembang Emas Darussalam” sebagai visi yang digunakan pasangan Harnojoyo-Fitri Agustinda.
“Selain itu, kami menduga kebijakan ini juga diambil tanpa melibatkan para pakar dan ahli dalam bidang sejarah dan kebudayaan Palembang sehingga menimbulkan, kontroversi, ” katanya, saat menggelar jumpa pers di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam, Rabu (17/3/2021). Menurutnya sudah jelas dan nyata bahwa pulau kemaro adalah pulau yang penuh sengketa.
Oleh karena itu, menurut Vebri, Aliansi Masyarakat Peduli Pulau Kemaro (AMPPK). Menolak kebijakan Pemkot Palembang yang akan mengembangkan pulau Kemaro sebagai, prioritas pengembangan destinasi wisata yang mirip Taman Wisata Ancol dengan munculkan keluhuran identitas Sriwijaya.
“Mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk tidak melanjutkan pembangunan infrastruktur dan kegiatan dalam bentuk apapun yang mendukung rencana pengembangan, destinasi tersebut di pulau Kemaro sebelum persoalan sengketa sejarah, budaya, dan pemlilikan lahan selesai,” katanya.
Lalu memohon kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi dan Kreatif dan seluruh para calon investor pengembangan pulau Kemaro agar menolak usulan Pemerintah Kota Palembang dalam membangun destinasi wisata yang tidak berdasarkan kebenaran sejarah, kebudayaan dan dalam keadaan sengketa kepemilikan tanah. “Dan memohon kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, melalui Dirjen Kebudayaan agar segera mengeksekusi kajian sejarah terkait dengan cagar budaya Kesultanan Palembang Darussalam di pulau Kemaro,” katanya.
Sebelumnya menurut Vebri, Aliansi Masyarakat Peduli Pulau Kemaro (AMPPK) telah melakukan diskusi yang dihadiri oleh berbagai pihak, yaitu: Sultan Mahmud Badaruddin IV Jayo Wikramo RM Fauwaz Diraja, Anggota DPRD Sumsel (Mgs H Syaiful Fadli ST MM), Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam, Masyarakat
Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Sumatera Selatan, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Batanghari Sembilan Institut, Forum Pariwisata dan Budaya Sumsel (Forwida), Yayasan Depati, Komunitas Batanghari Sembilan (KOBAR 9), Angkatan Muda Pembaruan Sriwijaya (AMPS), Komunitas Pencinta Sejarah UIN Raden Fatah (PESE), Kebangkitan Jawara dan Pengacara (BANG JAPAR).
Komentar