Selain itu, masalah tumpang tindih permohonan antarkelompok tadi juga menjadi persoalan. Untuk menyelesaikan hal ini, Dinas Kehutanan akan melakukan verifikasi teknis di lapangan.
Provinsi Jambi juga telah membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial guna menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan sehingga program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan ini terlaksana dengan lebih baik dan cepat.(anjas)
Komentar