Palembang, jurnalsumatra.com – Persoalan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tidak semata-mata “kegagalan” gubernur selaku kepala daerah. Namun juga menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk bupati/ wali kota, akademisi, LSM, maupun masyarakat. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi ditengah pandemi covid-19 saat ini yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, yakni pemerintah. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota, akademisi, LSM, dan masyarakat.
“Saya mengapresiasi langkah dan upaya Gubernur dalam memberikan Bangub setiap kabupaten kota ,tinggal peruntukanya jgn hanya untuk inprastruktur saja tapi untuk penguatan ekonomi rakyat dikabupaten kota termasuk untuk kesehatan dan pendidikan Seperti, memfasilitasi pendidikan anak kurang mampu,” kata Advokat serta Pemerhati Sosial, Firdaus Hasbullah SH , Ahad (21/2/2021).
Dia berharap berbagai program yang dilakukan disesuaikan dengan potensi daerah melalui kajian kebutuhan daerah. “Jadi, tidak bisa dipukul rata antara daerah yang satu dengan lainnya. Tentunya, peran bupati/ wali kota sangat menentukan mengingat merekalah yang lebih mengerti potensi dan kebutuhan daerahnya. Termasuk, pemetaan warga miskin di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Apalagi menurutnya , polemik kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan urutan ke 10, tidak dapat hanya ditimpakan kepada Gubernur Sumatera Selatan saja. “Karena, kalau kita bicara organisasi pemerintahan, provinsi sifatnya administrasi, masyarakat miskin secara nyata bertempat di kabupaten/kota, karena kependudukan berada dalam tanggung jawab pemerintah kabupaten,” katanya.(udy)
Komentar