oleh

Kader dan pengurus Demokrat NTB setia dukung AHY

Mataram, jurnalsumatra.com – Seluruh kader dan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan sikap setia kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Alhamdulillah, pengurus DPD Demokrat NTB dan seluruh DPC Partai Demokrat se-NTB sudah menyerahkan surat kesetiaan kepada AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB Zainul Aidi kepada wartawan di Mataram, Rabu (3/2).

Baru baru ini ada isu pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan pihak Istana Kepresidenan dan membuat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengirimkan surat kepada Presiden.

Terkait hal itu, Zainul Aidi menegaskan bahwa tidak ada satupun pengurus atau kader Partai Demokrat NTB yang ikut terlibat dalam rencana penggulingan AHY sebagai ketua umum tersebut.

“Di NTB alhamdulillah tidak ada, semua kader dan pengurus partai Demokrat NTB solid membela dan bersama Ketum AHY,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengurus DPD Partai Demokrat NTB Junaidi Kasum. Dia juga memastikan tidak ada oknum kader atau pengurus Partai Demokrat dari NTB yang terindikasi terlibat dalam kelompok yang ingin menggulingkan Ketua Umum AHY. Semua kader dan pengurus partai Demokrat NTB solid mendukung AHY.

“Di NTB tidak ada oknum kader yang di luar gerbong AHY. Kami sangat solid mendukung AHY jadi capres 2024. Yang diam-diam ke Jakarta itu tidak ada, semua kader solid,” tegasnya.

Hanya saja dia khawatir jika sikap dirinya yang sempat berbeda dengan sikap para kader Partai Demokrat yang duduk DPRD Provinsi NTB terkait dengan rencana mengajukan hak Interpelasi ke Gubernur NTB. Kemudian juga sikapnya yang memberikan kritik dan masukan kepada pengurus DPD Demokrat NTB, kemudian dinilai sebagai bagian dari kelompok yang ingin memecah belah Partai Demokrat.

“Saya minta ini jangan ditumpangi untuk membenarkan diri bahwa ada oknum pengurus DPD partai Demokrat NTB melakukan pemecahan, jangan bilang ada oknum. Kalau soal berbeda pendapat sah-sah saja, jangan kita berbeda pendapat kemudian saya dikira bagian dari pemecah belah,” katanya.

“Kita berbeda pendapat soal interpelasi, karena sebagai pengusung, kita wajib mengawal dan mengantarkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah sampai lima tahun masa jabatannya. Kemudian saya juga pernah ke Jakarta, tapi bertemu melapor ke pak sekjen terkait dengan kondisi partai. Soal bagaimana mereka menilai, silahkan ditanyakan langsung ke DPP, nanti DPP yang memutuskan,” katanya.(anjas)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed