Pangkas program
Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah mengakui perampingan atau pemangkasan program Pemprov Sulsel berefek untuk masyarakat.
Sebab setiap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel usulan programnya mencapai 2.000 program dan 8.000 kegiatan di Sulsel. Olehnya itu, lahir sebuah konsep gagasan, bagaimana program-program yang selama ini begitu gemuk dirampingkan.
Melalui koordinasi dan atas pendampingan yang dilakukan oleh KPK di Sulsel, APH (Aparatur Penegak Hukum), akhirnya mampu merampingkan program yang gemuk itu. Akhirnya, lahirlah dari dua ribu program menjadi 200 dan 8.000 kegiatan menjadi 400 saja.
Ia selalu menyampaikan bahwa APBD kurang lebih Rp11 triliun yang dimiliki provinsi. Olehnya itu, Nurdin Abdullah mengajak sama-sama duduk merencanakan apa yang kita lakukan untuk mendorong daya pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Menurut Nurdin, perampingan dan inovasi Pemprov Sulsel selama dua tahun ini betul-betul dirasakan oleh pemerintah kabupaten kota. Terlebih dengan adanya bantuan keuangan daerah bawahan ratusan miliar rupiah.
Dan Pemprov wujudkan dalam bantuan keuangan daerah, karena bagaimanapun juga tidak semua tanggung jawab provinsi.
“Ada tanggung jawab kabupaten kota yang tentu tidak bisa kita sentuh, tapi ada model yang bisa kita lakukan, yaitu memberikan stimulus dengan bantuan keuangan daerah dalam bentuk sinergitas pemerintah,” ujarnya
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah meminta kepada Bappelitbangda agar berupaya mengurangi program kegiatan dari 2.000 program menjadi 400 hingga 500 program saja pada tahun ini. Salah satu alasannya karena dinilai lebih mudah dikontrol.
Andi Sudirman menjelaskan beberapa capaian dan program yang dicanangkan Pemprov Sulsel. Diantaranya hilirisasi pertanian, infrastruktur jalan, bendung, dan saluran irigasi.
Pemprov Sulsel, lanjut dia, fokus dalam melanjutkan atau perbaikan bendung maupun irigasi yang sempat terhenti pembangunannya. Baginya, memperbaiki sama dengan mempertahankan kemerdekaan.
Ia pun berharap setiap OPD memilih satu program strategis.Ia pun berharap, agar terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik.
“APBD kita terbatas. Segala kebijakan harus menempatkan hati kecil, bahwa yang dibuat ini untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan tidak keluar dari visi-misi yang telah dicanangkan,” ujarnya saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Junaedi mengatakan penyusunan perubahan RPJMD ini diawali dengan telah dilaksanakan orientasi Forum Konsultasi Publik.
Komentar