Makassar, jurnalsumatra.com – Pandemi COVID-19 hampir setahun menjangkiti Indonesia, terkhusus Sulawesi Selatan, sehingga memaksa para kepala daerah dan wakil rakyat di DPRD untuk berpikir keras mencari ide/gagasan dalam membuat program cerdas yang kemudian dituangkan dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bernuansa keterbatasan.
Pemerintah daerah sangat ingin segera melakukan pemulihan di sektor perekonomian yang terpuruk khususnya di awal-awal pandemi, namun melihat perkembangan kasus COVID-19 yang terus meningkat, membuat program tidak dapat berjalan secara total.
Melalui diskusi dan pemikiran panjang oleh gubernur, wali kota ataupun bupati serta tentunya atas pertimbangan para ahli dari berbagai bidang, akhirnya disepakati untuk mengoptimalkan penggunaan APBD dengan menyeimbangkan antara sektor kesehatan dan ekonomi.
Pengelolaan APBD dalam upaya mengatasi pandemi dan tetap fokus menjaga perekonomian, pada akhirnya mendapatkan respons dan dukungan dari DPRD.
Melalui rapat paripurna bersama dengan gubernur di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jumat (27/11/2020) yang dipimpin Ketua Ina Kartika Sari, APBD Tahun Anggaran 2021 Pemprov Sulsel disetujui.
Belanja APBD 2021 yang disetujui yakni pendapatan sebesar Rp10,7 triliun, jumlah belanja Rp11,76 triliun, dan defisit sebesar Rp1 triliun.
Selanjutnya, jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,1 triliun, jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp151 miliar, dan pembiayaan netto sebesar Rp1 triliun.
Begitupun seluruh Fraksi DPRD Kota Makassar menyetujui dan mengesahkan anggaran APBD Kota Makassar dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap pengesahan Ranperda APBD TA 2021 menjadi perda di Gedung DPRD Makassar, (30/11/2020).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Rudianto Lallo menetapkan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4,2 triliun. Ada peningkatan sebesar Rp8,9 miliar lebih atau 0,21 persen dari tahun sebelumnya.
Wakil Ketua I DPRD Makassar sekaligus Koordinator Badan Anggaran (Banggar) Adi Rasyid Ali mengatakan, skala prioritas anggaran fokus penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan secara substantif APBD 2021 dipastikan bermuara pada pemulihan ekonomi di kota itu.
Pemkot meyakini penetapan APBD 2021 menjadi solusi untuk mengantarkan daerah itu mempercepat memulihkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk membawa Makassar menuju gerbang investasi dan pariwisata.
Sedangkan Kepala Bappeda Gowa Taufik Mursad menjelaskan bahwa 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD sehingga harus dituntaskan.
Komentar