Kebijakan menghapus formasi CPNS bagi guru dan mengganti seluruhnya melalui PPPK, kurang tepat karena guru adalah aktor sekaligus garda terdepan dunia pendidikan, mereka mendidik anak-anak generasi penerus.
“Jika guru tidak diperhatikan kesejahteraannya, saya khawatir kualitas pendidikan kita akan menurun, maka tidak boleh ada diskriminasi terhadap guru,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap) yang akrab disapa Mbak Erma itu.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Bangsa itu menyebutkan di Kabupaten Banyumas dan Cilacap setidaknya terdapat 5.000 guru honorer di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama yang masih harus diperjuangkan nasibnya.
Menurut dia, tidak sedikit dari mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi dan berharap mendapat kesempatan menjadi PNS.”Belum lagi honorer yang dari sekolah negeri maupun dari lembaga pendidikan lainnya, tentu mereka berharap ingin jadi PNS juga, ini kok malah formasi CPNS guru mau dihapus, kan kita turut prihatin juga,” katanya.
Guru, termasuk guru honorer merupakan aktor sekaligus garda terdepan dunia pendidikan. Merekalah yang mendidik anak-anak generasi penerus bangsa. Guru dengan gelarnya sebagai “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” merupakan profesi yang sangat mulia sehingga harus diapresiasi dengan baik oleh semua pihak, termasuk pemerintah.(anjas)
Komentar