Makassar, jurnalsumatra.com – Komisi D DPRD Makassar meminta pemerintah kota setempat khususnya dinas pendidikan untuk melakukan pengkajian ulang rencana sekolah tatap muka di tengah meningkatnya kasus penularan COVID-19.
Ketua Komisi D DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir di Makassar, Senin, mengatakan meningkatnya penularan COVID-19 disertai adanya temuan-temuan virus yang bermutasi menjadi dasar pengkajian secara mendalam.
“Perlu pengkajian mendalam dengan meminta pertimbangan semua ahli-ahli di bidangnya seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Satgas COVID-19 daerah dan kalau perlu ahli virologi. Saran dan pendapat mereka itu penting untuk kita mengambil keputusan,” ujarnya.
Ia mengatakan mutasi virus Sars Cov-2 atau varian baru dibeberapa negara itu, punya tingkat penularan yang lebih tinggi sekitar 70 kali dibandingkan dengan jenis virus sebelumnya.
Wahab menerangkan dirinya juga sudah banyak berdiskusi dengan kalangan dokter dan memperkaya informasi mengenai varian baru dari COVID-19 tersebut.
Ia tidak ingin keputusan yang diambil oleh dinas pendidikan justru akan membawa petaka dengan meningkatnya penularan virus tersebut. Apalagi beberapa pekan terakhir, usai pelaksanaan pilkada serentak terjadi peningkatan kurva penularan.
“Saya termasuk orang tua yang punya anak sekolah juga sering ditanya kalau di rumah. Katanya mereka kangen ingin belajar di sekolah. Tetapi, ada kekhawatiran dan kondisi yang kita tidak bisa abaikan, walaupun kita sudah menganggap telah menerapkan protokol kesehatan. Tapi virus itu tidak terlihat,” katanya.
Wahab juga mengaku jika sarana dan prasarana infrastruktur sekolah kebanyakan masih belum memadai untuk melaksanakan pembelajaran dengan sistem tatap muka itu. Infrastruktur yang dimaksudkannya khususnya yang bisa mencegah penularan COVID-19.
Apalagi saat ini, lanjut dia, Makassar ataupun Indonesia belum keluar dari tekanan wabah COVID-19 tersebut dengan masih menjadi salah satu negara di Asia yang penularannya cukup tinggi.(anjas)
Komentar