Selain itu, pemerintah akan menandatangani kontrak dengan AstraZeneca (Inggris) untuk memperoleh hingga 100 juta dosis vaksin dan total 100 juta dosis lainnya yang juga akan didatangkan dari BioNTech-Pfizer (Jerman-Amerika).
Perolehan vaksin dari keempat sumber tersebut bertujuan memastikan resiliensi atau keterjaminan datangnya vaksin ke Indonesia dalam jumlah yang dibutuhkan.
Vaksin COVID-19 dalam jumlah yang amat besar tersebut diharapkan dapat segera dan secara bertahap datang ke Indonesia sehingga seluruh rakyat Indonesia dengan jumlah target 181 juta orang dapat memperoleh vaksin secara gratis.
Indonesia sesungguhnya bekerja sama multilateral dengan institusi Gavi yang merupakan bagian dari WHO, di mana mereka akan memberikan vaksin secara gratis, sebagaimana yang disampaikan Menkes Budi Gunafi Sadikin.
Porsi vaksin gratis yang diberikan untuk Indonesia hingga saat ini masih bergerak dinamis dan dipastikan akan memperolehnya bagi tiga persen dari populasi atau 16 juta dosis hingga 20 persen populasi atau 100 juta dosis.
Penandatanganan kontrak antara pemerintah dengan empat sumber vaksin jalur bilateral, disertai dengan opsi di mana dalam kontrak diatur bahwa terdapat sekian jumlah porsi yang pasti akan diambil Indonesia dengan opsi lain untuk menambah jumlah apabila dibutuhkan.
Gunanya, kalau vaksin dari Gavi yang sifatnya gratis diperoleh, maka Indonesia kita tidak perlu mengambil dari mereka. Namun, jika vaksin dari Gavi ini belum datang sesuai dengan jadwal yang diinginkan, maka pemerintah sudah mengamankan suplai dari perusahaan-perusahaan tersebut secara bilateral.
Secara garis besar, Indonesia akan memperoleh 660 juta dosis vaksin dengan rincian setengah (330 juta dosis) sudah pasti diperoleh, sementara setengah sisanya merupakan komitmen opsi penambahan untuk memastikan kegiatan vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.
Nakes yang pertama
Pemerintah sudah menyusun tahapan pemberian vaksin kepada masyarakat. Tenaga kesehatan (nakes) akan menjadi pihak pertama yang divaksin setelah persetujuan penggunaannya dikeluarkan oleh BPOM.
Rencana tahapan tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) atau badan independen yang memberikan saran kepada Menteri Kesehatan terkait dengan program vaksinasi di Indonesia.
Berdasarkan data, terdapat 1,3 juta nakes di 34 provinsi. Tahap kedua akan diberikan kepada pekerja (public workers) yang angkanya sekitar 17,4 juta orang, kemudian tahap selanjutnya masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya 21,5 juta orang, sesudah itu masyarakat umum.
Komentar